Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief: Kader yang Tolak SBY Jadi Ketum, Dia Tak Ingin Demokrat Menang

Kompas.com - 23/04/2015, 16:57 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyinggung kader-kader partai yang tidak ingin Susilo Bambang Yudhoyono terpilih lagi menjadi Ketua Umum Demokrat periode selanjutnya.

Hal itu disampaikan Syarief saat memberi sambutan dalam Rapimnas II Insan Muda Demokrat Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

"Kalau ada yang tidak setuju SBY, berarti dia tidak ingin melihat Demokrat menang di 2019. Kalau dia tidak mau melihat partai ini jadi yang terbesar, berarti dia tidak mau SBY jadi pemimpin partai ini," ujar Syarief. (baca: Marzuki: Sebaiknya Pak SBY Jadi Negarawan, Jangan Diturunkan Lagi)

Syarief mengatakan, keberhasilan yang pernah dicapai Partai Demokrat hingga saat ini tidak lepas dari peran kepemimpinan SBY. Ia mengatakan, capaian suara sebanyak 10,19 persen pada pemilu 2014, adalah berkat figur SBY yang masih dipercaya oleh publik.

"Banyak pengamat pada satu tahun sebelum pemilu kemarin memprediksi Demokrat hanya mampu memperoleh suara di bawah 6 persen. Bahkan ada yang bilang Demokrat tidak akan lolos parliamentary treshold," kata Syarief. (baca: Marzuki Tagih Janji SBY)

Syarief menambahkan, pada Kongres Partai Demokrat yang akan diselenggarakan pada 11-13 Mei 2015, di Surabaya, sebagian besar kader partai di tingkat pusat dan daerah telah sepakat untuk memilih kembali SBY sebagai Ketua Umum Partai.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie sebelumnya menyarankan agar SBY tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Kongres III Partai Demokrat.

Menurut Marzuki, ada segelintir elite DPP Demokrat yang mendorong SBY kembali maju dalam Kongres III sebagai calon ketua umum. Marzuki menilai elite Demokrat itu hanya ingin mendapat keuntungan pribadi dengan cara mendorong SBY kembali menjadi ketua umum secara aklamasi.

Marzuki yakin SBY tidak ingin kembali maju sebagai calon ketua umum. (baca: Marzuki Tak Ingin SBY seperti Pak Harto)

Ia berharap SBY memosisikan diri sebagai pengayom Partai Demokrat, dan meminta menepati janji hanya akan mengantar Demokrat selama masa transisi setelah digelarnya Kongres Luar Biasa di Bali, beberapa tahun lalu. (baca: Marzuki: SBY Punya Segalanya, Tak Mungkin Dilawan)

Bagi Marzuki, skenario politik yang dijalankan dengan cara menutup ruang bersuara kader hanya akan membawa dampak buruk dan menciptakan perpecahan di internal Demokrat. Marzuki berharap SBY memahami itu dan bisa memberikan jaminan bahwa Kongres III berjalan dengan adil, terbuka, dan demokratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com