Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Jamin Penjabat Gubernur Tak Terkait Parpol

Kompas.com - 22/04/2015, 20:50 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin Penjabat Gubernur yang dilantik sebagai pelaksana tugas kepala daerah tingkat provinsi, tidak terkait partai politik. Sebelumnya ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan menugaskan pejabat eselon I untuk menjadi pelaksana tugas gubernur pada provinsi yang kepala daerahnya habis masa jabatan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal itu dikatakan Tjahjo seusai melantik Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Triyono Budi Sasongko, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/4/2015).

"Pejabat eselon I kami ini PNS semua, tidak berpartai. Justru saya mengambil keputusan bagi jabatan gubernur yang akan selesai atau maju untuk pilkada, posisinya tidak boleh digantikan oleh bekas sekretaris daerahnya. Semua netral PNS, tidak ada orang partai," ujar Tjahjo.

Sebelum ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur, Triyono menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Purbalingga, yang diusung oleh PDI-P. Namun, Tjahjo membantah jika penunjukan Triyono ada kaitannya dengan partai politik. Menurut dia, Kemendagri memang mengambil kebijakan untuk menempatkan semua pejabat eselon I sebagai pelaksana tugas gubernur yang telah habis masa jabatannya.'

Selain itu, Tjahjo beralasan bahwa penunjukan Triyono karena didukung latar belakang jabatannya sebagai Sekretaris Utama BNPP.

"Karena ini wilayah perbatasan, ya Pak Triyono. Kalau ini bukan wilayah perbatasan, ya bukan dia, bisa Sekjen, Irjen, atau bisa yang lain. Lagi pula semua pejabat eselon I kami akan kami bagi habis," kata Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, semua Penjabat Gubernur harus menjamin dua poin pakta integritas. Pertama, melaksanakan tugas menyukseskan pilkada serentak, dan yang kedua, melaksanakan tugas dan fungsi utama berupa pemerataan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dengan DPRD, dan forum pimpinan daerah lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com