Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem Minta Jokowi Benahi Institusi Hukum

Kompas.com - 17/04/2015, 22:37 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari berharap pemerintahan Jokowi-JK melakukan pembenahan institusi-institusi penegakan hukum di Indonesia. Meski sejauh ini beberapa kasus besar, baik persoalan korupsi maupun narkoba berhasil diproses oleh kejaksaan agung, KPK, dan kepolisian, hal itu dianggap belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.

Secara umum, penegakan hukum belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Keinginan rakyat Indonesia sangat tinggi. Menurut dia, sebenarnya pemerintahan Jokowi-JK memiliki momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan berbagai institusi hukum. Ia mengatakan, Jokowi-JK harus merealisasikan janji politik yang pernah dikampanyekannya melalui program Nawacita.

"Apabila Nawacita dilaksanakan dengan baik dan pimpinan institusi penegak hukum memiliki komitmen terhadap perbaikan sistem penegakan hukum, maka kepercayaan publik terhadap hukum dapat kembali pulih," kata Taufik di Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Dia menambahkan, kesempatan untuk memperbaiki kondisi hukum di negeri ini dimiliki secara luas oleh pemerintahan Jokowi-JK. Selain karena dukungan rakyat terhadap pemerintah masih besar, juga karena harapan publik untuk penegakan hukum sangat tinggi.

Maka dari itu, aparat penegak hukum, terutama yang berada di bawah koordinasi Presiden, yakni kejaksaan dan kepolisian, harus mampu mewujudkan Nawacita secara konkret.

"Yang tak kalah penting adalah berupaya untuk memperbaiki proses hukum pidana agar tidak ada lagi peradilan sesat, penyiksaan, dan kesewenang-wenangan. Tugas ini merupakan pekerjaan rumah bagi pimpinan institusi penegak hukum saat ini," kata Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com