Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Kartu Indonesia Sehat dan Pintar Belum Dibagikan? Ini Penjelasan Jokowi

Kompas.com - 17/04/2015, 20:56 WIB
Andy Riza Hidayat

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com — Pemerintah meminta maaf kepada masyarakat jika masih ada program pembangunan yang belum menyentuh ke lapisan bawah. Program unggulan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) baru akan dibagikan pada pekan depan. Pemerintah tidak bisa buru-buru membagikan dua kartu itu karena terikat prosedur penganggaran.

Presiden Joko Widodo meminta para tokoh masyarakat untuk membantu menjelaskan persoalan itu. Pembagian KIS maupun KIP memang belum dilaksanakan sementara ini.

"Banyak orang bertanya kepada saya, mana Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar-nya. Katanya, ada pembagian ke masyarakat. Memang sampai saat ini program ini masih belum dibagikan. Kami masih menunggu proses penganggaran selesai," kata Presiden di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat di Surabaya, Jumat (17/4/2015).

Rencananya, pemerintah akan membagikan 84 juta KIS dan 18 juta KIP. Sejauh ini, proses penggunaan anggaran, kata Jokowi, masih dalam tahap lelang. Tidak lama lagi, penggunaan anggaran untuk program tersebut segera bisa dilakukan.

Presiden lantas menceritakan latar belakang persoalan yang terjadi. Ketika awal terpilih menjadi Presiden pada Oktober 2014 lalu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah diputuskan. Pemerintah mengubah sejumlah prioritas anggaran sehingga perlu proses pada APBN Perubahan.

"Setelah APBN Perubahan disahkan, kami tidak bisa langsung menggunakan anggaran karena perlu menunggu dua sampai tiga bulan baru bisa menggunakan anggaran itu," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com