Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Sekjen DPR tentang Anggaran Pengharum Ruangan Miliaran Rupiah

Kompas.com - 14/04/2015, 19:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti akhirnya angkat bicara menanggapi rancangan anggaran fantastis yang salah satunya untuk memenuhi pengadaan pengharum ruangan Gedung DPR RI. Menurut Win, penyusunan anggaran itu dilakukan bertahap dengan perhitungan yang matang.

"Dalam pengelolaan anggaran, perencanaan itu tidak mungkin ngawur. Tidak mungkin ada perencanaaan yang asal-asalan. Ada kriteria untuk perencanaan, ada standar dan tahapan," kata Win di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Win menjelaskan, semua rancangan anggaran itu dipublikasikan melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR untuk memenuhi kewajiban transparan dan terbuka pada publik.

Mengenai nomenklatur pengharum ruangan yang mencapai Rp 2,3 miliar, Win menjelaskan bahwa anggaran sebesar itu untuk memenuhi pengadaan ribuan botol pengharum di ratusan ruangan di Gedung DPR selama satu tahun. Ia menegaskan, angka Rp 2,3 miliar adalah batas maksimal pagu anggaran dan hasil lelang diprediksi jauh di bawahnya.

"Hasil lelang pasti di bawah itu dan secara terbuka kita kasih tahu," ujarnya.

Secara rinci, Win menuturkan bahwa anggaran Rp 2,3 miliar itu adalah untuk memenuhi pengadaan pengharum ruangan dalam setahun yang setiap bulannya memerlukan sekitar 1.110 botol, alat pengharum urinoir yang tiap bulannya memerlukan 385 kemasan, tisu dan tempatnya yang setiap bulan memerlukan sekitar 242 kemasan, cairan pembersih dudukan kloset yang tiap bulannya memerlukan sekitar 112 kemasan, pewangi untuk acara pidato kenegaraan yang dalam satu tahun digelar empat kali, serta pengadaan 163 tempat sampah untuk pembalut wanita.

"Realisasinya Rp 1,5 miliar. Itu hasil lelang terbuka item-item itu dalam setahun. Sudah dilelang dan hasilnya pengadaan itu," ujarnya.

Selanjutnya, Win juga mengatakan bahwa pagu anggaran untuk memenuhi biaya pemeliharaan rusa adalah Rp 650 juta. Setelah dilelang, angkanya turun menjadi Rp 500 juta untuk menutup biaya pemeliharaan 58 rusa dalam satu tahun. Dokter khusus didatangkan dua kali dalam satu pekan untuk rusa-rusa tersebut. Penjaganya berjumlah lima orang yang memberi makan rusa, seperti wortel atau ubi, dua kali sehari.

"Kalau pengadaan PC dilakukan karena PC yang lama sudah tua, sudah mau dilelang. Pengadaan bukan dari APBN-P, melainkan dari dana optimalisasi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com