Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Ogah Komentari Besarnya Anggaran Pengharum Ruangan dan Pakan Rusa

Kompas.com - 14/04/2015, 13:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menolak menanggapi besarnya anggaran DPR untuk pengadaan pengharum ruangan dan biaya pemeliharaan rusa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Fahri, urusan itu tidak ada sangkut pautnya dengan anggota atau pimpinan DPR RI.

"Ada kesalahan cara memandang. Anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja, maintenance gedung, itu bukan konsen anggota DPR," kata Fahri, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Fahri menegaskan, anggota dan pimpinan DPR bukanlah sebagai kuasa pengguna anggaran. Ia berkilah anggaran untuk pengharum ruangan dan pemeliharaan rusa merupakan ranah Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Masa saya ngurus makan rusa terus pengharum ruangan, tidak ada urusannya sama kita. Anda kalau tanya biaya helikopter dan biaya pengamanan Presiden, ya pusing dong Presiden tidak bisa ngurusin negara kalau gitu," ujarnya.

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2015. Dalam rencana itu, terdapat anggaran untuk keperluan pengharum ruangan dan pakan rusa dengan nominal relatif besar. (baca: Wacana Polisi Parlemen Dinilai Konyol)

Dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, tercantum jumlah anggaran untuk pewangi ruangan sebesar Rp 2,3 miliar, perawatan medis dan pemberian makan rusa mencapai Rp 650 juta, anggaran untuk pemeliharan kompleks rumah jabatan anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan, sebanyak Rp 32.150.146.000. Adapun untuk perawatan RJA di Ulujami mencapai Rp 4.162.944.000.

Dalam LPSE tersebut, tercantum juga pengadaan personal computer (PC) lengkap untuk kerja anggota DPR sebesar Rp 12.320.000.000. Adapun pengadaan PC lengkap untuk kerja Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 5 miliar.

Seluruh anggaran itu dapat diakses pada bagian Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR RI Tahun 2015.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menandatangani dokumen yang dipublikasikan sejak Maret 2015 itu. Namun, Win belum dapat ditemui ataupun dihubungi untuk mengklarifikasi anggaran tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com