Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Ogah Komentari Besarnya Anggaran Pengharum Ruangan dan Pakan Rusa

Kompas.com - 14/04/2015, 13:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menolak menanggapi besarnya anggaran DPR untuk pengadaan pengharum ruangan dan biaya pemeliharaan rusa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Fahri, urusan itu tidak ada sangkut pautnya dengan anggota atau pimpinan DPR RI.

"Ada kesalahan cara memandang. Anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja, maintenance gedung, itu bukan konsen anggota DPR," kata Fahri, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Fahri menegaskan, anggota dan pimpinan DPR bukanlah sebagai kuasa pengguna anggaran. Ia berkilah anggaran untuk pengharum ruangan dan pemeliharaan rusa merupakan ranah Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Masa saya ngurus makan rusa terus pengharum ruangan, tidak ada urusannya sama kita. Anda kalau tanya biaya helikopter dan biaya pengamanan Presiden, ya pusing dong Presiden tidak bisa ngurusin negara kalau gitu," ujarnya.

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2015. Dalam rencana itu, terdapat anggaran untuk keperluan pengharum ruangan dan pakan rusa dengan nominal relatif besar. (baca: Wacana Polisi Parlemen Dinilai Konyol)

Dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, tercantum jumlah anggaran untuk pewangi ruangan sebesar Rp 2,3 miliar, perawatan medis dan pemberian makan rusa mencapai Rp 650 juta, anggaran untuk pemeliharan kompleks rumah jabatan anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan, sebanyak Rp 32.150.146.000. Adapun untuk perawatan RJA di Ulujami mencapai Rp 4.162.944.000.

Dalam LPSE tersebut, tercantum juga pengadaan personal computer (PC) lengkap untuk kerja anggota DPR sebesar Rp 12.320.000.000. Adapun pengadaan PC lengkap untuk kerja Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 5 miliar.

Seluruh anggaran itu dapat diakses pada bagian Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR RI Tahun 2015.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menandatangani dokumen yang dipublikasikan sejak Maret 2015 itu. Namun, Win belum dapat ditemui ataupun dihubungi untuk mengklarifikasi anggaran tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com