JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo ternyata membahas banyak hal di luar dua agenda utama, yaitu pembahasan calon Kapolri dan implementasi APBN. Pertemuan dengan Presiden dimanfaatkan pengurus dari beberapa partai politik untuk mencurahkan kekhawatirannya.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menuturkan, dalam rapat konsultasi itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, meminta Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi pada masalah internal partai politik.
Pernyataan serupa juga disampaikan pengurus PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusuma. Dia berharap Presiden dapat menjaga netralitas pemerintah dalam menyikapi konflik internal partai politik.
"Namanya uneg-uneg, ya disampaikan. Mengingatkan Presiden jangan intervensi partai politik. Presiden menyampaikan tidak ada niat (untuk mengintervensi)," kata Trimedya, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan, selain pengurus Golkar dan PPP, Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono juga menyampaikan permintaan serupa pada Presiden. Ibas berharap Kongres Demokrat yang akan berlangsung Mei 2015 dapat berjalan baik dan jauh dari intervensi kelompok manapun, termasuk pemerintah.
"Edhie Baskoro di akhir penyampaian juga bilang, 'tolong Demokrat jangan di-Golkarkan'. Sembari guyon, 'kami mau kongres'," ucap Trimedya menirukan Ibas.
Rapat konsultasi yang berlangsung tertutup sekitar tiga jam itu dihadiri oleh seluruh pimpinan DPR, pimpinan fraksi serta pimpinan Komisi III dan Badan Anggaran DPR. Sementara dari pemerintah, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Dalam Negeri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.