Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut Keterangan Saksi Suryadharma Tak Terkait Materi Praperadilan

Kompas.com - 01/04/2015, 14:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim pengacara mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, menghadirkan Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Dudy S Sulaiman, dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2015).

Namun, menurut pengacara Komisi Pemberantasan Korupsi Nur Chusniah, keterangan Dudy justru menguntungkan KPK.

"Keterangan saksi tidak memiliki kaitan dengan materi pokok praperadilan. Kan seharusnya mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka," kata Nur saat ditemui di sela-sela persidangan.

Dalam sidang lanjutan ini, ada dua saksi yang dihadirkan oleh tim pengacara Suryadharma. Selain Dudy sebagai saksi fakta, saksi lainnya yang dihadirkan, yakni pakar hukum pidana Chaerul Huda. Chaerul akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli.

"Mungkin saja saksi berikutnya dari mereka akan menjelaskan, tapi ini kan agendanya dalil penggugat, jadi penggugat membuktikan dalilnya. Padahal, menurut saya, ini tidak menyangkut materi pokok praperadilan," ujarnya.

Sementara itu, dalam persidangan tadi, Dudy hanya menjelaskan mengenai metodologi dan tata cara BPS dalam mendapatkan hasil survei mengenai kepuasan haji terhadap kinerja Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi selama kurun waktu 2010-2013.

Dalam keterangannya, ada perbedaan data survei yang dimiliki BPS dengan data yang diklaim Suryadharma. Di tahun 2013, hasil survei BPS menunjukkan indeks kepuasan haji sebesar 82,69 persen atau masuk predikat memuaskan.

Sementara, klaim Suryadharma, indeks kepuasan haji pada tahun itu sebesar 90 persen atau masuk predikat sangat memuaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com