KPK Jemput Paksa Sutan dari Rutan Salemba

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memindahkan tempat tahanan mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana dari rumah tahanan Salemba ke rumah tahanan KPK. Namun, Sutan sempat menolak untuk dipindahkan.

"Harusnya tetap saja di Salemba. Toh, Bang Sutan enggak ke mana-mana. Berkoordinasi dengan pengacara juga lebih gampang, cepat, apalagi praperadilan dua hari lagi," ujar kuasa hukum Sutan, Rahmat Harahap, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Menurut Rahmat, pemindahan tempat penahanan akan memengaruhi kondisi kejiwaan Sutan. Terlebih lagi, lanjut dia, Sutan harus beradaptasi lagi dengan tempat baru.

"Kami memohon janganlah dipindahkan. Karena secara psikologis, kalau pindah dari tahanan ke tahanan lain atau pindah rumah pun kita akan mengalami perbedaan psikologis dan menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan sekitarnya," ujar Rahmat.

Kendati surat pemindahan penahanan tak ditandatangani Sutan, KPK tetap memindahkan Sutan ke Rutan KPK. Bahkan, Rahmat protes karena kliennya tidak diberi kesempatan untuk melakukan perpisahan dengan rekan-rekannya di Rutan Salemba.

"Kami menggunakan upaya hukum kami. Kami menolak tadi untuk menandatangani berita acara, tapi tetap juga pak Sutan dibawa," kata Rahmat.

KPK menetapkan Sutan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di DPR RI. Setelah ditetapkan sebagai tersangka selama 9 bulan, Sutan ditahan pada 2 Februari 2015.

Dalam amar putusan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, pada 29 April 2014, majelis hakim menyebutkan, Rudi pernah menyerahkan 200.000 dollar AS kepada Sutan. Uang itu merupakan bagian dari suap yang diberikan oleh Komisaris Kernel Oil, Pte, Ltd, Simon Gunawan Tanjaya kepada Rudi. Suap diberikan Simon melalui Deviardi. Persidangan juga memunculkan keterangan terkait penerimaan uang oleh Rudi, antara lain karena dia didesak membantu Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno dalam memuluskan pembahasan anggaran ESDM pada Komisi VII DPR.