Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Klaim Demokrat Solid bersama KMP

Kompas.com - 19/03/2015, 18:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah mengklaim, Partai Demokrat semakin solid bersama KMP. Sebab, komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah berjalan baik.

"Pak Ical (Aburizal Bakrie/ARB) sudah berkomunikasi langsung dengan Pak SBY. Demokrat serius akan ada di kami. Kami jalan dengan enam partai yang ada," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Fahri menjelaskan, kedekatan dan kerja sama ARB dengan SBY sudah berlangsung lama, misalnya dengan bergabungnya Golkar dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Selain itu, dia menilai saat ini Demokrat memosisikan diri sebagai penyeimbang dan di luar pemerintahan.

"Pak Ical dulu Ketua Setgab dan Pak SBY presiden. Saat ini terlihat dengan sikap Demokrat yang di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang sehingga secara de facto Demokrat ada bersama kami," ujarnya.

Dia juga tidak mempermasalahkan safari politik Golkar kubu Agung Laksono dan dirinya yang memastikan KMP tetap solid mendukung kubu ARB sebagai pimpinan Partai Golkar.

Fahri memastikan kubu Agung Laksono belum menjadi pemenang dalam kisruh internal Golkar karena sikap Menkumham Yasonna H Laoly selama ini belum menjadi keputusan resmi secara administrasi.

"Sehingga belum ada pengakuan pasti atas kubu Agung Laksono dan selama belum ada pengesahan ARB tetap menjadi Ketua Umum Golkar," katanya.

Dia mengatakan, pengakuan kepengurusan itu ada di surat dan keputusan negara yang melekat pada sebuah surat yang dikeluarkan pemerintah.

Fahri mengatakan, dirinya sudah mengecek bahwa surat Menkumham terkait Partai Golkar tidak ada, tetapi hanya sekadar konferensi pers.

"Sekarang semua biar proses berjalan sampai ada putusan tetap. Ini prosesnya masih panjang karena gugatan di pengadilan masih berlangsung," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com