Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Cuma Teken-teken lalu "Nggak" Dikerjakan!

Kompas.com - 19/03/2015, 10:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri dan gubernur untuk berkomitmen menjalankan nota kesepahaman Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3/2015). Jokowi meminta agar mereka tidak menjadikan penandatanganan MoU itu sebagai seremonial belaka.

"Saya ingin ingatkan bahwa acara pagi ini, jangan sekadar untuk seremonial biasa, bukan sekadar simbolis, tapi benar-benar memulai untuk aksi bersama, bekerja bersama semua elemen bangsa untuk mengoptimalkan SDA, memberikan manfaat pada rakyat. Jangan teken-teken lalu nggak dikerjakan!" kata Jokowi seusai penandatanganan MoU bersama 29 menteri dan 12 gubernur itu.

Jokowi meminta agar para menteri dan gubernur segera bekerja melaksanakan komitmen itu. Dia mengingatkan bahwa saat ini indeks korupsi Indonesia sangat buruk.

"Urutannya 107, sementara negara tetangga urutannya 34. Yang penting adalah tindak lanjut dari pertemuan ini," kata dia.

Salah satu yang menyebabkan indeks korupsi Indonesia itu tidak membaik adalah adanya kebocoran dari sektor pengelolaan sumber daya alam. Kajian KPK di sektor mineral dan batubara menemukan bahwa tidak semua eksportir batubara melaporkan hasil ekspornya ke pemerintah.

Ada potensi hilangnya penerimaan pajak pada 2012 mencapai Rp 28,5 triliun dan kerugian negara sebesar Rp 10 triliun. Hasil temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) menunjukkan adanya kurang bayar penerimaan bukan pajak (PNBP) oleh pelaku usaha dari 2003-2011 sebesar Rp 6,7 triliun.

Demikian juga dengan hasil perhitungan berdasarkan evaluasi laporan surveyor, diperkirakan selisih pembayaran royalti oleh pelaku usaha sebesar 24,66 juta dollar tahun 2011 untuk lima mineral utama dan 1,22 miliar dollar AS untuk batubara pada 2010-2012.

"Melihat kondisi SDA kita, Anda merasakan kegelisahan dan keprihatinan. Kondisi SDA, kita tahu semuanya, tetapi kenapa kita jauh dengan negara maju yang miskin SDM-nya. Padahal, kita maju pada berangkat di waktu yang sama," ucap Jokowi.

Dia mencontohkan, saat itu, Korea Selatan memiliki gross domestic product sebesar 4,7 miliar dollar AS, sementara Indonesia 5,9 miliar dollar AS. Namun, Indonesia kini justru tertinggal jauh dibandingkan Korea Selatan.

"Ini kesalahan besar," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com