Indonesia-Swiss Mulai Perundingan soal "Mutual Legal Assistance" Bulan Depan

Kompas.com - 16/03/2015, 15:49 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Swiss akan memulai tahap awal perundingan untuk membuat kesepakatan kerja sama Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance(MLA) pada April 2015.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Swiss Didier Burkhalter di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin (16/3/2015).

Dalam pertemuan bilateral itu, kedua Menlu mendiskusikan rencana untuk memulai negosiasi tentang kesepakatan Bantuan Hukum Timbal Balik (agreement on Mutual Legal Assistance/MLA).

"Pada awal April nanti tahap pertama negosiasi kesepakatan kerja sama MLA, dan kami sepakat mendorong agar kesepakatan itu bisa ditandatangani tahun ini," ujar Menlu Retno.

Menurut dia, kesepakatan Bantuan Hukum Timbal Balik atau MLA itu sangat penting bagi Indonesia. Sebab, kesepakatan itu menjadi dasar untuk menyita, membekukan, dan mengembalikan aset para pelaku kriminal.

Dalam konteks penyidikan, penuntutan dan eksekusi tindak kejahatan, kesepakatan MLA antara Indonesia dan Swiss akan memberi pesan kepada komunitas internasional bahwa kedua negara berkomitmen untuk memberantas kejahatan lintas negara.

Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa proses perundingan tahap awal untuk kesepakatan MLA itu akan dilakukan pada awal April 2015.

"Dengan Mutual Legal Assistance itu kita bisa saling membantu dalam konteks apabila ada hal-hal yang terkait dengan hukum di kedua belah negara, seperti apabila ada aset-aset yang kita perlu tarik kembali ke Indonesia," kata dia.

"Itu proses negosiasinya akan berlangsung mulai April, dan sudah ada kesepakatan antara kedua negara untuk mempercepat proses ini," lanjut Arrmanatha.



EditorBayu Galih
SumberAntara

Terkini Lainnya

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional
'Patroli' WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

"Patroli" WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

Nasional

Close Ads X