Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Prahara KPK-Polri, Syafii Maarif Minta Semua Pihak Harus Introspeksi Diri

Kompas.com - 10/03/2015, 18:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Tim Independen Syafii Maarif meminta setiap penegak hukum untuk melakukan introspeksi. Ia menyebut jika bangsa Indonesia sekarang sudah payah.

"Kita harus lakukan introspeksi, ya KPK, ya Polisi, ya tentara, semua kita ini. Sebab bangsa ini sudah menurut saya, sudah payah," kata Syafii dalam jumpa pers di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (10/3/2015) seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hadir pula Wapres dan anggota tim independen lainnya dalam jumpa pers tersebut. Syafii mengatakan, Kepolisian harus berani memperbaiki diri, kemudian KPK harus mulai diawasi kinerjanya. Saat ini, hubungan KPK dan Kepolisian diwarnai ketegangan. Ia pun meminta kedua lembaga penegak hukum itu untuk sama-sama menahan diri.

"Kemudian sudah, setelah BG (Budi Gunawan) tidak dilantik sudah agak tenang suasananya, kemudian timbul lagi ini, emosi sudah tinggi," ucap Syafii. (Baca: Penyidik Bareskrim Polri Somasi Komnas HAM soal Kesimpulan Kriminalisasi KPK)

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini lalu menyoroti langkah Bareskrim Polri yang melayangkan somasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Somasi dilayangkan terkait pernyataan komisioner Komnas HAM dan rekan-rekan yang menyimpulkan bahwa ada dugaan kriminalisasi terhadap KPK yang merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan Polri.

Terkait somasi ini, Syafii menilainya hanya sebatas kesalahpahaman antara Polri dengan Komnas HAM.

"Ini saya rasa mungkin karena salah paham dan mungkin juga karena emosi enggak terkendali, saya rasa itu," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com