Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Jusuf Kalla Anggap Wajar Relawan Jadi Komisaris BUMN

Kompas.com - 09/03/2015, 21:43 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika relawan yang mendukung dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menilai hal tersebut sah-sah saja selama relawan yang memperoleh jabatan itu memiliki kemampuan.

"Kalau memang dia mampu kenapa tidak? Kalau mampu dan cocok, punya kemampuan, siapa saja, anda juga bisa kalau mampu. Yang salah itu kalau ada yang tidak mampu lalu dimasukkan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (9/3/2015).

Kalla lalu menyebut bahwa hal semacam itu juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau dia mampu, memang selalu begitu. Zamannya Pak SBY, orang-orang Pak SBY juga masuk jadi itu, sama saja, selama dia mampu," sambung mantan wapres era SBY ini.

Kendati demikian, Ia menegaskan bahwa pemilihan seseorang menjadi komisaris pada suatu BUMN harus berdasarkan kemampuan orang tersebut.

"Tidak sekadar anak SD kan, tamat SD langsung jadi komisaris bank, tidak lah," ucap Kalla.

Salah satu relawan Jokowi-Kalla yang menduduki jabatan di BUMN adalah Diaz Hendropriyono. Anak dari Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono itu menjadi Komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Diaz pernah terlibat dalam mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pilpres lalu. Ia tercatat sebagai Ketua Umum Kawan Jokowi dan situs Gerak Cepat Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com