Aktivis Beri Mandat ke Tim Sembilan untuk Hentikan Kriminalisasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis dari ratusan organisasi mendesak Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, mereka memberi mandat secara simbolis kepada tim yang biasa disebut "Tim Sembilan" itu agar tidak menghentikan tugasnya menangani kisruh antara KPK dan Polri.

"Kami memberikan amanah, memberikan mandat kepada tim sembilan yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kriminalisasi KPK," ujar Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa di Jakarta, Minggu (8/3/2015).

Pertama, kata Alghiffari, Tim Sembilan didorong untuk menghentikan penghancuran KPK oleh para koruptor dan oligarki politik. Menurut dia, menggantikan posisi pimpinan KPK nonaktif dengan pimpinan sementara KPK tidak lantas menguatkan KPK.

Selain itu, aktivis juga mendesak agar upaya kriminalisasi ke KPK dihentikan. Bahkan, kata Alghiffari, kriminalisasi tidak hanya menimpa pimpinan KPK, tapi juga para penyidik KPK dan para pembela KPK.

"Pelaporan sejumlah penyidik dan aktivis anti-korupsi menunjukkan bahwa kriminalisasi belum berhenti," kata Alghiffari.

Terakhir, Tim Sembilan diminta mendukung KPK untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi. KPK, kata Alghiffari, harus membatalkan pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

Sebagai upaya melawan putusan praperadilan yang memenangkan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan Budi sebagai tersangka tidak sah, KPK didesak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

"Kami minta tim sembilan selama sebulan untuk melakukan hal yang perlu diverifikasi, bisa pamggil pihak swasta, Polri, KPK, Ombudsman, Komnas HAM, dan korban kriminalisasi lainnya," ujar dia.

Dalam aksi tersebut, turut hadir sejumlah anggota tim sembilan yaitu Jimly Asshidiqie, Bambang Widodo Umar, Erry Riyana Hardjapamekas, Imam Prasodjo, dan Hikmahanto Juwana.