Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Membangun Bangsa Bukan Berarti Harus Berada di Pemerintahan

Kompas.com - 01/03/2015, 08:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


NUSA DUA, KOMPAS.com
- Kongres IV Partai Amanat Nasional diharapkan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran positif bagi bangsa. Sekali pun, saat ini PAN tidak berada dalam koalisi pendukung pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Organizing Comittee Jon Erizal saat membuka Kongres IV PAN di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2/2015) malam.

Turut hadir dalam pembukaan Kongres itu Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais, dan jajaran petinggi DPP, DPD dan DPW PAN. Hadir pula pimpinan parpol Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

"Mudah-mudahan Bali menjadi saksi sejarah bagi Kongres PAN dalam melahirkan pemikiran politik, sosial, ekonomi, budaya dan kegiatan hubungan internasional Indonesia," kata Erizal.

Kongres PAN dijadwalkan akan dilangsungkan selama tiga hari hingga Senin (2/3/2015). Pada hari ini, akan dibentuk komisi-komisi yang akan membahas sejumlah hal strategis terkait PAN dan pembangunan bangsa.

Komisi itu diantaranya, komisi asas dan tafsir, komisi platform dan garis perjuangan partai, komisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, komisi program kerja, serta komisi rekomendasi internal dan eksternal partai.

Sementara itu, Hatta Rajasa mengatakan, sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009, PAN selalu berada di dalam lingkaran pemerintahan. Baru kali ini PAN berada di luar pemerintahan.

Kendati demikian, Hatta mengingatkan, meski berada di luar pemerintahan, bukan berarti PAN harus menjadi partai oposisi yang selalu menentang kebijakan pemerintah. PAN akan menjadi partai penyeimbang kritis yang memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

"Membangun bangsa, bukan berarti harus berada di dalam pemerintahan. Namun di sisi lain, berada di luar pemerintahan bukan berarti menjadi oposisi terhadap kebijakan pemerintahan. PAN akan menjadi mitra konstruktif bagi pemerintahan, namun sangat kritis jika program tersebut tidak prorakyat," ujar Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com