Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Populi Center: Kepemimpinan Jokowi Diapresiasi, tetapi Kinerja Kurang Memuaskan

Kompas.com - 10/02/2015, 08:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Populi Center menyatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih diapresiasi masyarakat. Namun, pada aspek kinerja, masyarakat menyatakan tak puas.

Peneliti Populi Center Nico Harjanto mengungkapkan, hal itu tergambar dari survei yang dilakukan lembaganya medio 16-22 Januari 2015 terhadap 1200 responden di 34 provinsi.

"Dari skala 1 (sangat tidak puas) sampai 10 (sangat puas), 70,1 persen masih puas dan mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dengan memberikan nilai 6 hingga 10," ujar Nico melalui siaran pers, Senin (9/2/2015).

Ia menyebutkan, dari skala tersebut, responden paling banyak memilih skala 7, yakni sebesar 27,2 persen diikuti skala 8 sebesar 17,1 persen.

"Mereka mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang merakyat, sederhana dan menunjukkan ketegasan di beberapa isu, seperti eksekusi mati terpidana narkoba atau pemberantasan mafia ikan dan penenggelaman perahu asing," lanjut Nico.

Kurang puas terhadap kinerja

Namun, jika beralih pada indikator kinerja Presiden, tingkat kepuasan responden turun menjadi 57,9 persen. Sebaliknya, responden yang tidak puas dan sangat tidak puas sebesar 34,8 persen. Sementara, jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja wakil presiden Jusuf Kalla sebesar 48,1 persen.

Nico mengindikasikan, adanya kesenjangan antara kepemimpinan dan kinerja. Hal itu disebabkan karena kurang efektifnya kinerja di sektor tertentu, secara khusus pada saat survei dilaksanakan. Ia menduga, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden turun terkait kisruh Polri versus Komisi Pemberantasan Korupsi.

Siapa saja publik yang tidak puas

Dilihat dari tingkat pendidikan, pernyataan tak puas lebih banyak diungkapkan responden dengan latar belakang pendidikan tamatan Strata 1 atau lebih tinggi, yakni 49,4 persen. Ada pun, di jenjang yang sama, hanya 44,3 persen responden yang menyatakan puas. Sementara, jenjang pendidikan lain, yakni SD, SLTP, SLTA, sebagian besar menyatakan puas.

Jika dilihat dari provinsi besar di Indonesia, pernyataan tidak puas lebih banyak disampaikan responden yang berdomisili di Sumatera Selatan yakni sebesar 62 persen. Sementara, di peringkat kedua dan ketiga, yakni Sumatera Utara dengan 58,3 persen dan Banten 48 persen.

Sementara, responden di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebagian besar menyatakan puas.

"Tapi jika dilihat dari jenis pekerjaan, rata-rata mereka puas atas kepemimpinan dan kinerja presiden. PNS misalnya, 50 persen puas, sementara yang tidak puas hanya 44,8 persen. Petani misalnya, 54,1 persen merasa puas dan hanya 34,8 persen yang tidak puas," ujar Nico.

Begitu juga dengan buruh dan petani. Sebanyak 59,6 persen buruh menyatakan puas, sementara 30,3 persen menyatakan tidak puas. Ada pun sebanyak 63,6 persen petani menyatakan puas, sementara 25,5 persen lainnya menyatakan sebaliknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com