Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Janji Tak Gunakan MNC Goup untuk Kepentingan Politik Perindo

Kompas.com - 07/02/2015, 22:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo baru saja mendeklarasikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Hary pun berjanji tidak akan menggunakan MNC Group untuk kepentingan politik partainya.

"Organisasi MNC Group sebagai bidang usaha, antara lain medianya, tidak akan digunakan untuk politik," kata Hary dalam konferensi pers usai acara deklarasi, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/2/2015) malam.

Hary yang didaulat menjadi Ketua Umum Perindo ini mengatakan, dia masuk ke dunia politik adalah secara pribadi. Bukan sebagai CEO MNC Group. "Saya, Harry Tanoe, sebagai anak bangsa ingin berpolitik, kan tidak salah," ujarnya.

Mantan Politisi Partai Nasdem dan Hanura itu meyakini, Perindo akan segera tampil dalam kancah perpolitikan nasional. Dengan begitu, Perindo bisa menjalankan cita-citanya untuk mensejahterakan Indonesia.

Acara deklarasi sendiri berlangsung cukup meriah dengan dihadiri oleh tokoh politik dan tokoh nasional. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung, dan Sekjen Golkar Idrus Marham Hadir pula Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman,

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com