Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Ada Calon Kapolri yang Dekat dengan Partai Tertentu"

Kompas.com - 07/02/2015, 05:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyarankan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengajukan calon Kepala Kepolisian RI yang independen. Menurut Ray, ini perlu dilakukan agar Polri tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

"Kompolnas harus pastikan independensi yang kuat khususnya terhadap parpol. Jangan ada calon Kapolri yang dekat dengan partai tertentu," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Selain independensi, ia juga menyarankan Kompolnas menyeleksi calon Kapolri berdasarkan kinerja dan kiprahnya dalam penegakan hukum. Dengan demikian, Kapolri baru bisa membangun kepercayaan masyarakat kembali pada institusi penegakan hukum tersebut.

"Tugas utama harusnya bersifat norma. Apakah calon miliki kinerja penegakan hukum yang layak diapresiasi. Apakah dia layak memimpin organisasi kepolisian dalam rangka menegakkan hukum," tutur dia.

Ray berpendapat selama ini Kompolnas masih melakukan seleksi sebatas administrasi terkait angkatan, usia, bintang dan jabatan pada calon yang akan diajukan, belum hingga penegakan hukum dalam Polri.

Sementara itu, ia mengaku kecewa saat Kompolnas mengajukan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso sebagai calon Kapolri. Sebab, Budi Waseso merupakan perwira yang memerintahkan penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto tanpa sepengetahuan Plt Kapolri Badrodin Haiti.

Akibat tindakan tersebut, ujar dia, ia ragu Budi Waseso dapat menyelesaikan konflik internal dalam Polri dan memperbaiki hubungan lembaga itu dengan KPK yang kini tengah memanas.

Ia mengatakan Polri kini memiliki pekerjaan rumah yang berat dalam memperbaiki citra dan membangun kepercayaan masyarakat karena berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Polri adalah lembaga yang paling melanggar HAM sehingga menempati posisi keenam institusi paling tidak dipercaya masyarakat.

Untuk itu, ia meminta Kompolnas berhati-hati dalam mengajukan calon Kapolri demi penegakan hukum Indonesia.

Kompolnas telah mengajukan lima nama calon baru Kapolri kepada Presiden Joko Widodo di tengah beredarnya kabar pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Lima nama calon Kapolri yang disampaikan pada presiden pekan lalu antara lain Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayitno, Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com