Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-91 Jokowi-JK: 6 Terpidana Narkotika Dihukum Mati

Kompas.com - 06/02/2015, 16:30 WIB

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

KOMPAS.com
 — Pelaksanaan hukuman mati terhadap enam terpidana narkotika, Minggu (18/1/2015) dini hari, mendapat reaksi beragam. Di satu sisi, Jokowi dinilai tegas melawan mafia narkotika. Di sisi lain, pemerintah dikritik karena tetap melanggengkan hukuman mati yang dianggap tak sesuai nilai-nilai kemanusiaan.

Enam terpidana mati dieksekusi di tempat berbeda masing-masing lima orang di Nusakambangan dan satu orang di Boyolali. Dua di antaranya warga negara Belanda dan Brasil.

Saat bersepeda di arena car free day di Bundaran HI, pada pagi harinya, Jokowi menyatakan sempat ditelepon Raja Willem Alexander dan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang meminta keringanan hukuman. Namun, Jokowi menegaskan bahwa hukuman tersebut atas putusan pengadilan sehingga harus dilaksanakan dan bagian dari kedaulatan negara.

Brasil dan Belanda memanggil duta besarnya di Indonesia dan sempat dikabarkan menarik mereka. Namun, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kemudian mengklarifikasi bahwa kedua negara hanya memanggil duta besar untuk melakukan konsultasi.

Jaksa Agung HM Prasetyo dalam jumpa pers di Kejagung, Minggu pagi, menegaskan bahwa hukuman mati adalah bentuk keseriusan negara memberantas mafia narkoba yang merusak generasi muda. Ia menyebut hukuman mati sebenarnya suatu keprihatinan, tetapi hukum harus ditegakkan.

Selain soal hukuman mati, pada hari ke-91 pemerintahan Jokowi-JK, juga muncul wacana calon ketua umum PAN. Amien Rais mendukung Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai calon ketua umum berikutnya.

Nama-nama calon anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) juga mengemuka, antara lain tokoh PDI-P yang juga mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto dan Ketua DPP PPP Suharso Manoarfa. Masuknya tokoh-tokoh politik dalam Wantimpres mendapat sorotan.

Suhu politik di Tanah Air juga masih memanas memasuki bulan ketiga pemerintahan Jokowi-JK karena kontroversi calon kepala Polri Budi Gunawan yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus rekening tak wajar oleh KPK. Meski telah disetujui DPR, Jokowi menunda pelantikan kepala Polri baru sampai kasus hukumnya jelas.

Sementara itu, Presiden mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai penyelenggara tugas kepala Polri sementara setelah Jenderal Polisi Sutarman diberhentikan. Langkah tersebut lebih banyak mendapat kritikan ketimbang apresiasi. Jokowi masih harus menyelesaikan proses pergantian kepala Polri.

Berikut rangkuman artikel pada hari ke-91 pemerintahan Jokowi-JK:
1. Enam Terpidana Mati Narkoba Telah Dieksekusi  
2. Eksekusi Hukuman Mati Bukan Hal Menggembirakan, melainkan Keprihatinan 
3. Warganya Dieksekusi Mati di Nusakambangan, Brasil dan Belanda Tarik Dubesnya
4. Jokowi Tegaskan Perang terhadap Mafia Narkoba
5. Ingin Peremajaan, Amien Rais Dukung Zulkifli Hasan Calon Ketua Umum PAN
6. Sidarto Ditunjuk sebagai Salah Satu Anggota Wantimpres oleh PDI-P
7. Pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri Dikritik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com