Demokrat Dukung Pembatalan Pelantikan Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mendukung Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Demokrat tetap konsisten dengan sikapnya sejak awal yang menolak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Budi di Komisi III DPR karena Budi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Demokrat tetap pada pendirian, waktu itu kan supaya ditunda fit and proper test. Jadi, sesuai sikap waktu itu kan, artinya jangan diteruskan (pencalonan Budi)," kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015) siang.

Menurut dia, jika pelantikan itu dibatalkan, konflik antara KPK dan Polri bisa segera berakhir. Kedua institusi penegak hukum ini bisa kembali menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

"Dalam kondisi sekarang ini, kita harus selamatkan kedua lembaga. Harapan kita ini cepat diselesaikan," ujar Syarif.

Terkait calon baru kepala Polri, Syarif menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Dia tidak bisa menilai satu per satu calon yang diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menggantikan Budi.

"Penunjukan kepala Polri itu hak prerogatif Presiden, kita harus menghormati itu. Namun, ada prosedur yang sudah baku yang harusnya diikuti" ucapnya.

Sebelumnya, Kompolnas memastikan Presiden Jokowi tidak akan melantik Budi. Kepastian itu disampaikan Jokowi kepada Kompolnas sepekan lalu. "Beliau konsisten dan komitmen ya, tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan," kata Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (4/2/2015).

Kompolnas kemudian mengajukan sejumlah jenderal bintang tiga untuk menggantikan Budi, yakni Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Riyatno, dan Kepada Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Bayu Seno.