Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Kumolo Tidak Hadir di Komisi III Bahas Abraham Samad

Kompas.com - 04/02/2015, 14:10 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo memastikan tidak akan hadir dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR bersama Pelaksana Tugas PDI-P Hasto Kristiyanto, Rabu (4/2/2015). Pertemuan tersebut membahas soal dugaan manuver politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.

"Saya tidak hadir dan sudah mengajukan surat izin resmi kepada Ketua Komisi III DPR," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu, seperti dikutip Antara.

Tjahjo mengaku sudah mengajukan surat izin kepada Ketua Komisi III untuk dapat dijadwalkan pada pekan depan. Menteri Dalam Negeri itu ada acara dengan pimpinan MPR.

"Saya secara pribadi juga belum memberikan kesaksian kepada Mabes Polri," ujarnya.

Komisi III DPR dijadwalkan mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Tjahjo Kumolo sebagai mantan Sekjen PDI-P, Hasto sebagai Plt Sekjen PDI-P, dan Arteria Dahlan sebagai Ketua BPH & Advokasi PDI-P, dan saudara Supriansyah.

RDPU itu direncanakan pada Rabu pukul 14.00 WIB untuk membicarakan pernyataan Hasto mengenai pertemuan Abraham Samad dengan pengurus PDI-P menjelang Pilpres 2014. Tjahjo disebut ikut dalam pertemuan tersebut. (Baca: Saksi "Rumah Kaca" Abraham Samad Klaim Tjahjo Kumolo Ikut Pertemuan)

Hasto sebelumnya mengatakan, Abraham sempat menawarkan penyelesaian sejumlah kasus yang ditangani KPK kepada dirinya. Tawaran itu, kata dia, terkait keinginan Abraham menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.

"Beliau (Abraham) menawarkan ada 'bantuan hukum'. Di sisi lain, dia menawarkan diri sebagai calon wakil presiden Pak Jokowi," ujar Abraham di Bareskrim Polri, Selasa (3/2/2015) siang.

Hasto mengaku sudah menjelaskan semuanya kepada penyidik Bareskrim Polri. Setidaknya, penyidik melontarkan 29 poin pertanyaan kepada Hasto dalam dua jam pemeriksaan. (Baca: Hasto Sebut Abraham Tawarkan "Bantuan Hukum" asal Jadi Cawapres Jokowi)

Abraham sudah membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia merasa ada upaya untuk mengkriminalisasi KPK terkait penanganan kasus Komjen Budi Gunawan. (Baca: Abraham Yakin Kriminalisasi terhadap KPK Terkait Erat dengan Kasus Budi Gunawan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com