Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Pramono Anung, Megawati Tiga Kali Mengalah untuk Jokowi

Kompas.com - 04/02/2015, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengungkapkan, setidaknya Presiden Joko Widodo sudah tiga kali berbeda suara dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pengambilan putusan. Dalam perbedaan itu, kata dia, Megawati selalu mengalah dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden yang juga kader PDI-P.

Hal pertama, kata Pramono, terjadi pada saat pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Saya terbuka kalau Bu Mega enggak setuju ide Rumah Transisi," kata Pramono dalam diskusi "Benarkah Jokowi Boneka Megawati?" di Jakarta, Rabu (4/2/2015) siang.

Menurut Pramono, Megawati tidak setuju karena pembentukan Rumah Transisi tak diatur dalam konstitusi. Namun, Megawati tetap menghormati keputusan Jokowi itu.

Kedua, lanjut Pramono, adalah saat pemilihan anggota Kabinet Kerja. Ada beberapa nama yang menurut Megawati tak cocok untuk menjadi menteri.

"Tapi karena Pak Jokowi putuskan, Bu Mega hormati dan tak beri kritik. Saya tahu nama itu, tapi tak etis disampaikan," ucap Anggota Komisi I DPR ini. (Baca: Kata Politisi PDI-P, Jokowi Dihalang-halangi "Brutus" di Istana)

Terakhir, kata dia, adalah terkait pembentukan undang-undang yang diajukan pemerintah ke DPR. Beberapa RUU, menurut Pramono, sudah ditolak secara terbuka oleh PDI-P. Namun, Jokowi tetap ingin agar RUU tersebut dibahas di DPR. Dia mencontohkan RUU Keamanan Nasional yang diajukan Kementerian Pertahanan.

"Posisi sebagai pribadi yang dukung Jokowi, Bu Mega hormati hal tersebut," ucap mantan Wakil Ketua DPR itu. (Baca: Luhut, Andi, dan Rini Bantah Ingin Jauhkan Jokowi dari Partai Pendukung)

Ketiga perbedaan sikap ini disampaikan Pramono untuk membantah anggapan banyak pihak bahwa Megawati mengintervensi Jokowi, khususnya mengenai pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pramono melihat banyak pihak yang berusaha memisahkan Presiden dengan Megawati. Salah satu caranya, kata dia, dengan membenturkan Jokowi dengan Megawati terkait pergantian Kapolri. (Baca: Pramono: Apa Pun Cara Orang, Tak Akan Bisa Pisahkan Megawati dan Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com