Reuni Jokowi-Prabowo dan Koalisi yang Bertukar Peran

JAKARTA, KOMPAS.com - Politik itu dinamis. Kata sederhana yang banyak diucapkan orang itu tampaknya tepat untuk menggambarkan kondisi perpolitikan tanah air saat ini. Begitu kuatnya polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, hingga membuat kondisi politik Indonesia berputar 180 derajat.

Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan partai pendukung pemerintah, justru terus mendesak Presiden Joko Widodo untuk melantik Budi yang sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus gratifikasi. Adapun Koalisi Merah Putih yang merupakan partai oposisi, kini mendukung apapun keputusan Jokowi.

Rekomendasi Tim Independen dan Ngototnya KIH

Catatan Kompas.com, pada Kamis (29/1/2015), tiga dari empat partai pendukung pemerintah di DPR masih "ngotot" agar Jokowi segera melantik mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu. Desakan ini bahkan masih menguat setelah Tim Independen yang dibentuk untuk menangani konflik KPK-Polri itu merekomendasikan kepada Joko Widodo untuk tidak melantik Budi Gunawan.

Tim Independen menilai, pemilihan Budi sejak awal bukan inisiatif Jokowi, melainkan bentuk tekanan yang datang dari parpol. Terlebih, Budi sudah berstatus tersangka penerimaan gratifikasi dan rekening gendut di Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Ketua Tim Independen: Pencalonan Budi Gunawan Bukan Inisiatif Jokowi)

Politisi Senior PDI-Perjuangan Pramono Anung, meminta Jokowi untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan tim independen itu. Pramono menyarankan agar Jokowi lebih mendengarkan lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi karena memiliki status hukum yang jelas. (Baca: Pramono Anung Minta Jokowi Abaikan Rekomendasi Tim Independen)

"Bukan saya tak respek dengan Tim Sembilan (Tim Independen), tapi bagaimana pun dengarkan lembaga tinggi negara," ujar Pramono.

Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal juga mengungkapkan hal serupa. Akbar menilai, pelantikan Budi harus dilakukan karena jendral bintang tiga itu sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR dan dinyatakan lolos. Daripada mendengarkan tim independen, Akbar menyarankan agar Jokowi mendengar masukan dari Dewan Pertimbangan Presiden.

"Bahwa tim independen berikan masukan, ya monggo. Tapi jangan sampai memaksakan kehendak harus didengerin," ucapnya.

Ketua DPP Hanura Sarifuddin Suding, mengingatkan Jokowi berpotensi melanggar undang-undang jika Budi Gunawan yang sudah diloloskan DPR tak dilantik. Sudding juga tidak mau memikirkan mengenai masalah etika mengenai dilantiknya seorang tersangka koruptor.

"Pelantikan sudah sesuai undang-undang. Yang pasti bahwa ketika Jokowi menaati perundang-undangan, kita dukung. Kita berdasarkan hukum saja, hukum itu sudah di atasnya etika," ucap Sudding.

Hanya Partai Kebangkitan Bangsa yang berbeda sikap. PKB mengaku tak mau ikut campur terkait pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri. PKB sebagai partai pendukung Jokowi-JK, sengaja bersikap netral karena merasa sudah banyak penumpang gelap, termasuk dari parpol, yang terlibat dalam masalah ini.

"PKB memang tidak ikut campur. Karena nuansa politisnya sudah kental. Banyak penumpang gelapnya," kata Wasekjen PKB Lukman Edy.

Melunaknya KMP

KMP yang awalnya sempat menjadi "lawan politik" Jokowi, kini mulai melunak pasca pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi. Kedua rival yang bertarung sengit di Pilpres 2014 lalu itu, melakukan reuni di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis siang.