Hari Ke-4 Jokowi-JK: Kabinet "Ramping" Rupanya Tetap 34 Menteri

KOMPAS.com — Pada hari keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (23/10/2014), nuansa tarik-ulur kepentingan masih mewarnai penyusunan kabinet. Batalnya pengumuman kabinet di Tanjung Priok dianggap sebagai isyarat yang muncul ke publik dari kencangnya kepentingan politik dalam pemerintahan baru.

Jokowi yang menjadi presiden dengan bantuan usungan dari partai politik dianggap sulit untuk menolak kepentingan partai. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, Jokowi sengaja menggunakan dua lembaga tersebut untuk menyingkirkan calon menteri yang sejak awal sudah diketahui bermasalah.

Menurut Hendri, ini membuktikan bahwa Jokowi tak mau tersandera kepentingan partai-partai politik pendukungnya. (Baca: Pengamat: Cerdas, Jokowi Pakai KPK untuk Coret Calon Menteri Bermasalah)

Jokowi juga masih memanggil sejumlah calon menteri ke Istana. Pada hari keempat, nama-nama yang mendatangi Istana antara lain empat politisi PKB, yakni Marwan Jafar, Hanif Dhakiri, Imam Nahrawi, dan Muhammad Nasir. Selain itu, ada juga mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Luhut Binsar Panjaitan; bos Susi Air, Susi Pudjiastuti; serta dua politisi Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita dan Ferry Mursyidan Baldan.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Andi Widjajanto

Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, mengatakan, 99 persen kabinet Jokowi-JK telah terbentuk. Hampir semua pos kementerian telah terisi. Nama-nama calon menteri juga sudah ada.

"Jumlahnya 34 kementerian. Ini relatif 99 persen-lah," ucapnya. (Baca: Jokowi Kembali Bentuk Kabinet dengan 34 Kementerian).

Jumlah menteri di kabinet ternyata sama dengan menteri kabinet SBY. Padahal, Jokowi sebelumnya menyatakan akan membuat kabinet yang ramping.

Mengenai kabinet yang belum diumumkan, Jokowi beralasan menunggu jawaban DPR soal perubahan nomenklatur. Sebuah lampiran memang beredar di kalangan wartawan, yakni dari Surat Presiden Nomor R-242/Pres/10/2014, tanggal 21 Oktober, tentang Perubahan Kementerian. (Baca: Ini Nama Kementerian yang Berubah dalam Kabinet Jokowi-JK)