ICW: Belum Terlihat Arah Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menilai, dalam 100 hari pemerintahannya, Presiden Joko Widodo belum memiliki kebijakan yang jelas dalam pemberantasan korupsi.

"Yang belum kelihatan blueprint Jokowi mau ngapain dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Supaya kita tahu fokusnya dia apa, ada di mana," ujar Ade saat dihubungi, Rabu (28/1/2015).

Ade melihat, belum terlihatnya arah kebijakan pemberantasan korupsi berimbas pada para menterinya. Ia mengatakan, para menteri Kabinet Kerja seakan belum punya arah yang jelas untuk menyokong upaya pemerintah memerangi korupsi.

"Hal yang lebih teknis lagi dalam pemberantasan korupsi apa, supaya jadi guideline dalam program pemberantasan korupsi. Sehingga kementeriannya tidak sporadis, mestinya kan mengacu pada presiden," kata Ade.

Ade lantas membandingkan dengan era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, kata Ade, SBY secara tegas membuat instruksi percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. (baca: Mengecewakan, Implementasi 25 Persen Inpres Korupsi)

"Bisa dibandingkan dengan SBY saat menjadi presiden. Dia membuat inpres percepatan pencegahan korupsi, jadi pada tahu SBY mau ke mana arahnya," ujar dia.

Setelah 100 hari mempimpin Indonesia, Ade berharap Jokowi mampu menyelesaikan konflik yang kembali terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Jokowi diminta menguatkan koordinasi dan supervisi antara Kejaksaan, KPK, dan Polri sebagai trisula penegakan hukum.

"Langkah awalnya, selesaikan konflik ini. Kalau berlarut, ini dapat bermasalah tidak cuma pada dua itu (KPK dan Polri), tapi Jokowi juga dalam pemberantasan korupsi," ucap Ade.

Jokowi juga diharapkan mampu melawan intervensi dari orang-orang di sekelilingnya agar bisa bertindak tegas mengahadapi permasalahan KPK dengan Polri. Sejak Jokowi menjabat sebagai kepala negara, menurut Ade, belum terlihat ketegasan yang diharapkan masyarakat itu.

"Keberanian dan ketegasan itu sama sekali tidak terlihat selama seratus hari. Dia seolah cuma jadi implementor keputusan yang dibuat pihak lain," kata Ade.

"Dia harus bisa jauh lebih berani melawan tekanan mereka yang berpengaruh dalam pemilihan Jokowi," lanjut dia.