Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Motif Kekuasaan di Balik Konflik KPK Vs Polri

Kompas.com - 27/01/2015, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —Kisruh KPK dan Polri dinilai menyimpan motif kekuasaan yang sangat kental. Pada saat bersemangat memberantas korupsi, tiba-tiba KPK dihambat dengan kriminalisasi yang sistematis. Pimpinan KPK dilaporkan telah terlibat sejumlah persoalan hukum.

"Ini tidak berdiri sendiri. Tentu ada motif kekuasaan yang ingin diraih," kata Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing, Selasa (27/1/2015).

Partai penguasa dinilainya tak terima dengan semangat KPK yang getol memberantas korupsi di tingkat elite. Mereka ingin agar kepentingannya melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri berjalan mulus.

Emrus menjelaskan, ada orang-orang penentu di baliknya. Mereka adalah pemimpin parpol pengusung Jokowi pada pilpres kemarin. Kemudian, ada individu yang kuat dan berpengaruh. Di PDI-P, ada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di Nasdem, ada Surya Paloh. Kemudian, ada Jusuf Kalla dan sejumlah figur yang dinilainya cukup menjadi sorotan dalam kasus ini. "Mereka disebut 'king maker'," imbuh Emrus.

Mereka memang menjadi penyokong Jokowi untuk menang pada pilpres kemarin. Namun, mereka tak perlu mengatur jalannya pemerintahan saat ini. "Soal Kapolri misalnya, boleh saja mengusulkan, tetapi tak boleh memaksa. Biarkan Presiden menentukan dengan bijak," imbuh Emrus.

Pemilihan kepala Polri selama ini terlalu politis karena melibatkan banyak pihak. Secara normatif, Kompolnas memberi penilaian. Namun, secara politis, ada kekuatan politik yang dimainkan para "king maker" untuk menentukan nama-nama kepala Polri. "Akhirnya, banyak yang tersita untuk kepentingan politik ini," kata Emrus.

Pihaknya mengimbau agar semua pihak berkepala dingin dalam menyikapi situasi yang ada. Jangan sampai kekisruhan antara Polri dan KPK semakin diperuncing lagi. Keduanya harus bisa berdampingan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. (Husein Sanusi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com