Kompas.com - 26/01/2015, 17:14 WIB
Chandra M Hamzah, Haryono Umar, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin (kanan ke kiri) saat masih menjabat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Chandra M Hamzah, Haryono Umar, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin (kanan ke kiri) saat masih menjabat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk menyikapi konflik antara Polri dan KPK.

Upaya serupa pernah dilakukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra M Hamzah, yang ketika itu menjabat pimpinan KPK.

"Enggak masalah, cuma kumpulkan fakta. Itu mungkin meniru gaya SBY, wajar-wajar saja, dia masih tanya staf-staf," kata Bibit di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Bibit meminta masyarakat untuk mengikuti dulu proses pencarian fakta yang dilakukan tim independen. Dulu, kata Bibit, SBY memerlukan waktu sebelum menyarankan kepolisian dan kejaksaan untuk tidak membawa kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan.

Sebelum menyarankan demikian, menurut Bibit, SBY mendengarkan dulu rekomendasi dari tim delapan yang dibentuknya untuk mencari fakta. (Baca: Ini Tujuan Jokowi Bentuk Tim Independen Sikapi Kisruh KPK-Polri)

"Setelah dia (SBY) mendengar. Kalau ini, Jokowi kan belum apa-apa. Dulu, aku panjang loh (prosesnya), disandera dua tahun. Pembentukan tim itu kan setelah ada sidang MK, Bibit begini-begini, akhirnya aku dilepaskan dari tahanan. Ditahanan lima hari lumayan," tutur Bibit.

Mantan perwira tinggi polisi ini juga yakin tim independen yang dibentuk Jokowi bisa bekerja obyektif. Terlebih lagi, anggota tim terdiri dari para tokoh yang mengerti dan paham masalah hukum yang terkait dengan KPK serta Polri. (Baca: Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi dan Intervensi Proses Hukum di KPK-Polri)

"Sudah biasa dia membahas Polri dan membahas KPK. Orang KPK-nya ada dua juga itu, Tumpak dan Erry Riyana," ujarnya.

Mengenai kasus hukum yang menjerat Bambang, Bibit enggan berkomentar banyak. Dia enggan menilai apakah kasus ini merupakan upaya kriminalisasi atau bukan. Oleh karena itu, menurut Bibit, kasus hukum yang menjerat Bambang harus melalui pembuktian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X