Bibit: Mungkin Jokowi Meniru Gaya SBY

Kompas.com - 26/01/2015, 17:14 WIB
Chandra M Hamzah, Haryono Umar, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin (kanan ke kiri) saat masih menjabat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Chandra M Hamzah, Haryono Umar, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin (kanan ke kiri) saat masih menjabat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk menyikapi konflik antara Polri dan KPK.

Upaya serupa pernah dilakukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra M Hamzah, yang ketika itu menjabat pimpinan KPK.

"Enggak masalah, cuma kumpulkan fakta. Itu mungkin meniru gaya SBY, wajar-wajar saja, dia masih tanya staf-staf," kata Bibit di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Bibit meminta masyarakat untuk mengikuti dulu proses pencarian fakta yang dilakukan tim independen. Dulu, kata Bibit, SBY memerlukan waktu sebelum menyarankan kepolisian dan kejaksaan untuk tidak membawa kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan.

Sebelum menyarankan demikian, menurut Bibit, SBY mendengarkan dulu rekomendasi dari tim delapan yang dibentuknya untuk mencari fakta. (Baca: Ini Tujuan Jokowi Bentuk Tim Independen Sikapi Kisruh KPK-Polri)

"Setelah dia (SBY) mendengar. Kalau ini, Jokowi kan belum apa-apa. Dulu, aku panjang loh (prosesnya), disandera dua tahun. Pembentukan tim itu kan setelah ada sidang MK, Bibit begini-begini, akhirnya aku dilepaskan dari tahanan. Ditahanan lima hari lumayan," tutur Bibit.

Mantan perwira tinggi polisi ini juga yakin tim independen yang dibentuk Jokowi bisa bekerja obyektif. Terlebih lagi, anggota tim terdiri dari para tokoh yang mengerti dan paham masalah hukum yang terkait dengan KPK serta Polri. (Baca: Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi dan Intervensi Proses Hukum di KPK-Polri)

"Sudah biasa dia membahas Polri dan membahas KPK. Orang KPK-nya ada dua juga itu, Tumpak dan Erry Riyana," ujarnya.

Mengenai kasus hukum yang menjerat Bambang, Bibit enggan berkomentar banyak. Dia enggan menilai apakah kasus ini merupakan upaya kriminalisasi atau bukan. Oleh karena itu, menurut Bibit, kasus hukum yang menjerat Bambang harus melalui pembuktian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

Nasional
Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X