Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/01/2015, 17:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk menyikapi konflik antara Polri dan KPK.

Upaya serupa pernah dilakukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra M Hamzah, yang ketika itu menjabat pimpinan KPK.

"Enggak masalah, cuma kumpulkan fakta. Itu mungkin meniru gaya SBY, wajar-wajar saja, dia masih tanya staf-staf," kata Bibit di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Bibit meminta masyarakat untuk mengikuti dulu proses pencarian fakta yang dilakukan tim independen. Dulu, kata Bibit, SBY memerlukan waktu sebelum menyarankan kepolisian dan kejaksaan untuk tidak membawa kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan.

Sebelum menyarankan demikian, menurut Bibit, SBY mendengarkan dulu rekomendasi dari tim delapan yang dibentuknya untuk mencari fakta. (Baca: Ini Tujuan Jokowi Bentuk Tim Independen Sikapi Kisruh KPK-Polri)

"Setelah dia (SBY) mendengar. Kalau ini, Jokowi kan belum apa-apa. Dulu, aku panjang loh (prosesnya), disandera dua tahun. Pembentukan tim itu kan setelah ada sidang MK, Bibit begini-begini, akhirnya aku dilepaskan dari tahanan. Ditahanan lima hari lumayan," tutur Bibit.

Mantan perwira tinggi polisi ini juga yakin tim independen yang dibentuk Jokowi bisa bekerja obyektif. Terlebih lagi, anggota tim terdiri dari para tokoh yang mengerti dan paham masalah hukum yang terkait dengan KPK serta Polri. (Baca: Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi dan Intervensi Proses Hukum di KPK-Polri)

"Sudah biasa dia membahas Polri dan membahas KPK. Orang KPK-nya ada dua juga itu, Tumpak dan Erry Riyana," ujarnya.

Mengenai kasus hukum yang menjerat Bambang, Bibit enggan berkomentar banyak. Dia enggan menilai apakah kasus ini merupakan upaya kriminalisasi atau bukan. Oleh karena itu, menurut Bibit, kasus hukum yang menjerat Bambang harus melalui pembuktian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com