Bibit: Mungkin Jokowi Meniru Gaya SBY

Kompas.com - 26/01/2015, 17:14 WIB
Chandra M Hamzah, Haryono Umar, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin (kanan ke kiri) saat masih menjabat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Chandra M Hamzah, Haryono Umar, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin (kanan ke kiri) saat masih menjabat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk menyikapi konflik antara Polri dan KPK.

Upaya serupa pernah dilakukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra M Hamzah, yang ketika itu menjabat pimpinan KPK.

"Enggak masalah, cuma kumpulkan fakta. Itu mungkin meniru gaya SBY, wajar-wajar saja, dia masih tanya staf-staf," kata Bibit di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Bibit meminta masyarakat untuk mengikuti dulu proses pencarian fakta yang dilakukan tim independen. Dulu, kata Bibit, SBY memerlukan waktu sebelum menyarankan kepolisian dan kejaksaan untuk tidak membawa kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan.

Sebelum menyarankan demikian, menurut Bibit, SBY mendengarkan dulu rekomendasi dari tim delapan yang dibentuknya untuk mencari fakta. (Baca: Ini Tujuan Jokowi Bentuk Tim Independen Sikapi Kisruh KPK-Polri)

"Setelah dia (SBY) mendengar. Kalau ini, Jokowi kan belum apa-apa. Dulu, aku panjang loh (prosesnya), disandera dua tahun. Pembentukan tim itu kan setelah ada sidang MK, Bibit begini-begini, akhirnya aku dilepaskan dari tahanan. Ditahanan lima hari lumayan," tutur Bibit.

Mantan perwira tinggi polisi ini juga yakin tim independen yang dibentuk Jokowi bisa bekerja obyektif. Terlebih lagi, anggota tim terdiri dari para tokoh yang mengerti dan paham masalah hukum yang terkait dengan KPK serta Polri. (Baca: Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi dan Intervensi Proses Hukum di KPK-Polri)

"Sudah biasa dia membahas Polri dan membahas KPK. Orang KPK-nya ada dua juga itu, Tumpak dan Erry Riyana," ujarnya.

Mengenai kasus hukum yang menjerat Bambang, Bibit enggan berkomentar banyak. Dia enggan menilai apakah kasus ini merupakan upaya kriminalisasi atau bukan. Oleh karena itu, menurut Bibit, kasus hukum yang menjerat Bambang harus melalui pembuktian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Kapolri Tunggal...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Kapolri Tunggal...

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X