Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hamdan: Bentuk Komite Etik terkait Tuduhan terhadap Abraham Samad

Kompas.com - 22/01/2015, 23:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menilai Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membentuk Komite Etik dalam menindaklanjuti tuduhan petinggi PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto bahwa adanya pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan pendukung calon Presiden Joko Widodo pada 2014.

Dalam konferensi pers pada Kamis (22/1/2015) ini, Hasto menyebut pertemuan tersebut. Menurut Hamdan, Komite Etik perlu dibentuk untuk membuktikan apakah pertemuan politik antara Abraham dengan tim pendukung Joko Widodo (Jokowi) benar terjadi atau tidak.

Dengan pembentukan Komite Etik, menurut Hamdan, KPK bisa membuktikan ada tidaknya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Abraham terkait tudingan tersebut. Langkah ini disebut Hamdan sebagai jalan untuk menjaga wibawa dan marwah KPK sebagai institusi penegak hukum.

"Ya saya kira ini satu-satunya jalan yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menjaga wibawa dan marwah KPK. Ini penting, biar orang tidak menduga-duga, tidak rumor ke mana-mana, tidak membikin foto yang macam-macam dan menjadi lebih baik sekalian ditempuh jalur yang benar dan jalur yang resmi dan jalur yang kredibel, dan itu sangat penting," kata Hamdan di Jakarta, Kamis (22/1/2015) malam.

Mengenai perlu tidaknya Abraham melaporkan kasus ini kepada polisi, Hamdan berpendapat, yang bersangkutan perlu melakukan upaya hukum jika menemukan unsur fitnah.

"Kita serahkan ke Pak Abraham. Kalau misalkan perlu, itu memang tidak benar, dilaporkan, itu juga penting untuk menjaga martabat pribadinya," ucap Hamdan.

Hasto menyebut pertemuan Abraham Samad beserta pendukung Jokowi dilakukan lebih dari lima kali. Saat itu, menurut Hasto, Abraham menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Tudingan ini pun dibantah KPK. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan Abraham membantah pernyataan Hasto tersebut. KPK juga meminta Hasto menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya. Lagi pula, menurut Johan, tak ada salahnya jika Abraham dicalonkan sebagai wapres. Johan juga mengatakan bahwa pimpinan KPK biasa bertemu dengan politikus, misalnya terkait kepentingan sosialisasi atau kampanye antikorupsi.

Selain itu, menurut Johan, pertemuan dengan partai politik semacam itu tidak hanya dilakukan Abraham, tetapi juga pimpinan KPK lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com