Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hamdan: Bentuk Komite Etik terkait Tuduhan terhadap Abraham Samad

Kompas.com - 22/01/2015, 23:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menilai Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membentuk Komite Etik dalam menindaklanjuti tuduhan petinggi PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto bahwa adanya pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan pendukung calon Presiden Joko Widodo pada 2014.

Dalam konferensi pers pada Kamis (22/1/2015) ini, Hasto menyebut pertemuan tersebut. Menurut Hamdan, Komite Etik perlu dibentuk untuk membuktikan apakah pertemuan politik antara Abraham dengan tim pendukung Joko Widodo (Jokowi) benar terjadi atau tidak.

Dengan pembentukan Komite Etik, menurut Hamdan, KPK bisa membuktikan ada tidaknya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Abraham terkait tudingan tersebut. Langkah ini disebut Hamdan sebagai jalan untuk menjaga wibawa dan marwah KPK sebagai institusi penegak hukum.

"Ya saya kira ini satu-satunya jalan yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menjaga wibawa dan marwah KPK. Ini penting, biar orang tidak menduga-duga, tidak rumor ke mana-mana, tidak membikin foto yang macam-macam dan menjadi lebih baik sekalian ditempuh jalur yang benar dan jalur yang resmi dan jalur yang kredibel, dan itu sangat penting," kata Hamdan di Jakarta, Kamis (22/1/2015) malam.

Mengenai perlu tidaknya Abraham melaporkan kasus ini kepada polisi, Hamdan berpendapat, yang bersangkutan perlu melakukan upaya hukum jika menemukan unsur fitnah.

"Kita serahkan ke Pak Abraham. Kalau misalkan perlu, itu memang tidak benar, dilaporkan, itu juga penting untuk menjaga martabat pribadinya," ucap Hamdan.

Hasto menyebut pertemuan Abraham Samad beserta pendukung Jokowi dilakukan lebih dari lima kali. Saat itu, menurut Hasto, Abraham menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Tudingan ini pun dibantah KPK. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan Abraham membantah pernyataan Hasto tersebut. KPK juga meminta Hasto menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya. Lagi pula, menurut Johan, tak ada salahnya jika Abraham dicalonkan sebagai wapres. Johan juga mengatakan bahwa pimpinan KPK biasa bertemu dengan politikus, misalnya terkait kepentingan sosialisasi atau kampanye antikorupsi.

Selain itu, menurut Johan, pertemuan dengan partai politik semacam itu tidak hanya dilakukan Abraham, tetapi juga pimpinan KPK lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

Nasional
TNI Ungkap Ancaman Pidana bagi Prajurit yang Terlibat Judi 'Online'

TNI Ungkap Ancaman Pidana bagi Prajurit yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Gebrakan Satgas Judi 'Online' Dinantikan, Diharap Tak Sekadar Retorika

Gebrakan Satgas Judi "Online" Dinantikan, Diharap Tak Sekadar Retorika

Nasional
Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Satgas Judi "Online" Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Nasional
PPATK: Ada Uang Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

PPATK: Ada Uang Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

Nasional
LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon'

LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Pemerintah Bakal Dapat Daging Kurban dari Mekkah, Akan Dibagikan untuk Atasi 'Stunting'

Pemerintah Bakal Dapat Daging Kurban dari Mekkah, Akan Dibagikan untuk Atasi "Stunting"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com