Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres

Kompas.com - 22/01/2015, 12:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berbohong terkait pernyataannya bahwa cerita "rumah kaca Abraham Samad" adalah fitnah.

Cerita itu beredar di situs citizen journalism Kompasiana. Hasto mengatakan, cerita itu benar adanya. (baca: Rumah Kaca Abraham Samad)

"Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu," ujar Hasto di rumah bekas media center di Jalan Cemara, 19, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (22/1/2015).

"Kami ingin tegaskan bahwa apa yang bapak bilang cerita itu fitnah, tidak betul, bohong, kebenarah itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik," lanjut Hasto.

Hasto menyebut, pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon Presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya, terjadi lebih dari lima kali. Hasto tidak ingat, di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.

Namun, seiring berjalannya waktu, PDI-P tak jadi meminang Samad. Saat itu 'banteng hitam' memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi bertarung di Pilpres 2015. Yang menjadi pertimbangan, yakni kekuatan politik di belakang Jusuf Kalla dianggap mampu membawa pasangan nomor urut dua tersebut memenangkan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Tanggal 19 Mei 2015, satu hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan ke Abraham bahwa Jokowi menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.

"Malam hari jam 24.00 WIB saya bertemu Abraham Samad di sebuah apartemen Pasific Place. Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'ya saya tau, saya sudah melakukan penyadapan'," ujar Hasto.

"Abraham Samad juga bilang, saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan. Ada seperti ungkapan kecewa dari Abraham. Saya berempati kepada dia dengan menanyakan Abraham apa saran dia ke depan untuk Pak Jokowi," lanjut Hasto.

Hasto menegaskan bahwa kisah lobi politik ini diungkap bukan lantaran manuver KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto mengaku hanya geram lantaran Abraham menyangkal kisah lobi politiknya di hadapan media massa. PDI-P beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

"Kami berharap publik berfikir jernih saja untuk melihat krisis ini. Bahwa ada oknum di KPK yang tergoda dengan kepentingan politik menjadi cawapres atau jaksa agung," ujar Hasto.

Hingga kini, Kompas.com tengah mencoba meminta konfirmasi Abraham Samad terkait tudingan Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com