Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diingatkan Ada Dampak Serius jika Tetap Lantik Budi Gunawan

Kompas.com - 16/01/2015, 08:48 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, ada dampak serius terhadap pemerintahan Jokowi ke depan jika tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

Dampak pertama, kata Arie, relawan Jokowi yang selama ini memberikan dukungan penuh terhadap Jokowi akan mencabut dukungan tersebut. Kedua, legitimasi pemerintahan Jokowi akan menyusut karena kasus ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat pada komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih.

"Sekali Jokowi terperangkap, rakyat yang akan menilai," kata Arie, kepada Kompas.com, Jumat (16/1/2015).

Ia juga mengingatkan, dukungan yang diberikan oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap penunjukan Budi hanya sebuah jebakan. Menurut dia, KMP memiliki maksud tertentu terhadap dukungan tersebut. Pada akhirnya, itu akan menjadi serangan bagi Presiden Jokowi.

"Itu bagian dari upaya menjebak. Kita lihat bagaimana KMP mendukung Jokowi di tengah penolakan rakyat ," ujar Arie.

Arie menilai, KMP sengaja mendukung Budi Gunawan sebagai Kapolri meski yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Jika Jokowi melantik Budi Gunawan, lanjut Arie, KMP akan balik melancarkan serangannya. Ia berharap, Jokowi sadar terhadap hal ini.

"Saat Budi Gunawan dilantik, nanti rakyat yang akan menyerang Jokowi. Itu perangkap namanya. Ini bahaya," kata Arie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com