Budi Gunawan: Ini Pembunuhan Karakter!

Kompas.com - 14/01/2015, 12:27 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) mendapat kunjungan dari Komisi III DPR RI di kediamannya Jalan Duren Tiga Barat VI No 21, Pancoran, Jakarta Selatan, terkait pencalonan Budi sebagai Kapolri, Selasa (13/1/2015). Sebelumnya Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tekait dugaan sejumlah transaksi mencurigakan.


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengaku prihatin atas penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menganggap KPK tidak menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan.

"Saya prihatin atas kejadian ini," kata Budi Gunawan saat fit and proper test sebagai calon kepala Polri di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Pada awal fit and proper test tersebut, sebelum memaparkan visi dan misinya sebagai calon kapolri, Budi menjelaskan terlebih dulu perihal kasus yang menjeratnya.

Budi mengatakan, penetapan tersangka tentunya setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan menemukan dua alat bukti. Sementara itu, KPK, kata dia, menetapkan dirinya sebagai tersangka hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Padahal, kata Budi, KUHAP menyebut penyelidikan untuk melihat ada atau tidaknya peristiwa pidana.


Sampai saat ini, Budi mengaku belum pernah dimintai keterangan oleh KPK. Namun, ia mengakui belum tahu pasti perkara apa yang disangkakan kepadanya.

"Menurut kami tentu abaikan asas praduga tak bersalah yang tentunya akan membentuk opini masyarakat bahwa saya sudah pasti bersalah. Ini bentuk pembunuhan karakter dan peradilan oleh media massa," kata Budi Gunawan.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Terkait pengusutan kasus ini, KPK sudah minta ke Kementerian Hukum dan HAM agar Budi dicegah bepergian ke luar negeri.

KPK telah menerima pengaduan masyarakat terhadap Budi pada Agustus 2010. Pengaduan itu dipicu LHA transaksi dan rekening mencurigakan milik sejumlah petinggi kepolisian yang diserahkan PPATK ke Mabes Polri. Nama Budi muncul sebagai salah satu petinggi yang diduga punya rekening tak wajar.

Hasil penyelidikan Polri atas LHA PPATK itu, tak ditemukan tindak pidana, termasuk terhadap rekening dan transaksi keuangan Budi. Namun, KPK tidak mendiamkan laporan pengaduan masyarakat itu.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X