Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Calon Kapolri, Bambang Soesatyo Yakin Ada Intervensi Megawati

Kompas.com - 13/01/2015, 14:32 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, meyakini adanya intervensi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Bambang menganggap penunjukan Budi sebagai calon Kapolri karena adanya kedekatan dengan Megawati. Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati sewaktu menjabat Presiden.

"Pasti ada (intervensi Megawati). Sama seperti dulu Demokrat, Kapolri yang ditunjuk Timur Pradopo, Sutarman, itu teman seangkatan (SBY)," ujar Bambang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Meski demikian, Bambang menganggap penunjukan Budi oleh Presiden Joko Widodo adalah sesuatu yang wajar. Budi dianggap telah memenuhi kualifikasi sebagai Kapolri, dari sisi manajemen dan jam terbang. Budi, kata dia, juga pernah memimpin di dua Polda, yakni Polda Jambi dan Polda Bali.

"Dia sudah dua kali dicalonkan cuma karena presidennya SBY jadi tidak bisa lolos," kata Bambang. (baca: "Pak Presiden, Saat Kampanye Janji Memilih Orang Berintegritas, tetapi Sekarang...")

Bambang menambahkan, Golkar ataupun partai lainnya yang tergabung dengan Koalisi Merah Putih, akan mendukung pencalonan Budi Gunawan karena dianggap sebagai figur yang tepat untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. (baca: Pramono: Apakah Salah Ajudan Presiden, Lulusan Terbaik Jadi Calon Kapolri?)

"Meskipun ada kaitan dengan PDI-P, kita dukung karena figurnya bagus. Makanya KMP bilang tidak akan menggangu pemerintahan Jokowi sepanjang bagus kita dukung," pungkas Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com