Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Minta Tentara Harmonis dengan Polisi dan Hindari Sikap Primitif

Kompas.com - 13/01/2015, 09:39 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Moeldoko menginstruksikan para prajurit TNI untuk selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh anggota Polri. Menurut Moeldoko, TNI dan Polri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan.

"Saya ingatkan para prajurit TNI agar berkoordinasi dengan harmonis dengan kepolisian. Untuk bisa bekerja dengan mulus, TNI tidak dapat bekerja sendirian," ujar Moeldoko saat upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi TNI di Lapangan Apel Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/1/2015).

Dalam pidatonya, Moeldoko sempat beberapa kali menegaskan kepada para prajurit TNI agar tidak mengulangi tindakan yang mencoreng wibawa TNI. Ia mengingatkan agar tindakan tidak terpuji yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, yang dilakukan oleh prajurit TNI, tidak kembali terulang.

"Hindari sikap primitif yang tidak terpuji. Tidak boleh lagi ada paradoks, sekelompok kecil prajurit melakukan tindakan tidak terpuji. Ini tidak boleh terjadi lagi," kata Moeldoko.

Pada 2014 lalu, terjadi insiden penembakan yang melibatkan oknum anggota TNI dan Polri di Batam, Kepulauan Riau. Dalam insiden tersebut, diketahui beberapa prajurit TNI terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum. (Baca: Baku Tembak TNI-Polri, Pangdam Bukit Barisan dan Dandim 0316/Batam Dicopot)

Moeldoko mengatakan, Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer (POM) TNI kali ini merupakan suatu langkah evaluasi dari kinerja para prajurit TNI. Diharapkan, hasil evaluasi dapat menghasilkan langkah pembinaan agar para prajurit TNI semakin profesional dan dicintai masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com