Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Popularitas Saya Anjlok, Silakan!

Kompas.com - 12/01/2015, 13:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo mengaku tidak mempersoalkan popularitas dirinya jatuh karena telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kemudian menghapus subsidi untuk premium. Menurut Jokowi, dia bekerja bukan untuk mencari popularitas.

"Soal BBM, tidak sampai sebulan setelah dilantik, banyak yang bilang, 'Pak kalau BBM naik popularitas akan anjlok'. Saya sampaikan saya bekerja bukan untuk popularitas, saya bekerja untuk negara dan rakyat. Kalau (popularitas) anjlok, silakan," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Musyawarah Nasional (Munas) XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bandung, Senin (12/1/2015).

Pada pertengahan November 2014 lalu, Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, pada 31 Desember, Jokowi memutuskan menurunkan harga solar dan menghapus subsidi untuk premium.

Jokowi mengatakan, risiko itu diambilnya lantaran berdasarkan hitungan, subsidi BBM sudah terlalu membebani APBN. Selama lima tahun ini, dia menyebutkan subsidi BBM sudah menyedot Rp 1.300 triliun.

"Hitungan nalar saya, Rp 1.300 triliun untuk waduk dipakai jalan tol, airport, alur kereta api, itu pasti rampung jadi. Saya nggak berpikir masalah popularitas. Apa hubungannya popularitas dengan pekerjaan saya? Nggak ada," kata dia.

Dengan kebijakan pengalihan subsidi itu, Jokowi mengatakan, pembangunan tol trans Sumatera, kereta api di Sumatera dan Kalimantan mulai dibangun tahun ini. Sementara untuk jalur kereta api di Papua, saat ini masih dilakukan studi kelayakan.

Selain itu, Jokowi juga menargetkan perluasan dan pembangunan terhadap 24 buah pelabuhan selama lima tahun pemerintahannya. (baca: Premium Tak Lagi Disubsidi, Subsidi BBM dalam APBN-P 2015 "Hanya" Rp 56 Triliun)

"Konektivitas ini penting, dengan itu semua akan serba mudah. Negara yang memperhatikan infrastruktur nantinya akan jadi negara maju," imbuh Jokowi. (baca: Harga BBM Dimungkinkan Berubah Dua Kali Sebulan)

Pemerintah menetapkan skema baru penghitungan harga BBM yang bisa mengevaluasi harga setiap bulannya. Skema ini menghitung harga premium dan solar mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan telah disesuaikan dengan formula sesuai harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Harga terbaru BBM premium RON 88 baik yang BBM khusus penugasan maupun BBM umum nonsubsidi ditetapkan sebesar Rp 7.600 per liter, dan harga solar bersubsidi menjadi Rp 7.250 per liter yang berlaku sejak awal Januari 2015. Namun, harga ini dipastikan berubah pada awal Februari mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com