Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan Kapolri Jangan Jadi Politik Balas Budi

Kompas.com - 10/01/2015, 11:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemilihan kapolri jangan berdasarkan politik dagang sapi atau politik balas budi atau titipan pihak tertentu.

"Penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan (leadership), integritas, rekam jejak, kapasitas dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

Saat ini bermunculan sejumlah nama para jenderal polisi bintang tiga dan dua Polri masuk dalam bursa calon kapolri, antara lain, Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Halius, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono. 

Koalisi juga mengharapkan kapolri yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah.

Hal ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK ke depan tidak terganggu atau tercoreng kredibilitasnya dan bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, hak asasi manusia, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan oleh kapolri  ataupun yang terjadi di internal kepolisian. 

Salah memilih figur kapolri hanya akan merusak kredibilitas pemerintah tidak saja sesaat namun hingga lima tahun ke depan selama periode pemerintahan Jokowi. (Baca: Calon Kapolri Harus Ditelusuri Rekam Jejaknya)

Ia menambahkan sudah seharusnya Jokowi mengulang "kesuksesan" dalam menjaring calon menteri di Kabinet Kerja dan mendapatkan figur yang berintegritas apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebaliknya Jokowi juga tidak mengulang "kesalahan" ketika memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK.  

Mengapa harus melibatkan KPK dan PPATK, ia melanjutkan kedua lembaga ini telah teruji dan  berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang, memiliki data dan informasi mengenai rekam jejak seseorang terkait dengan perkara korupsi maupun  transaksi keuangan yang mencurigakan.

Lembaga ini juga memiliki citra yang positif dan relatif lebih dipercaya dimata publik.   

Setelah Hoegeng yang legendaris, menurut dia, hingga kini tidak ada lagi figur-figur Kapolri yang dapat dibanggakan, dipercaya dan dicintai oleh publik.

"Maka tugas Presiden Jokowi lah untuk memunculkan kembali 'Hoegeng' baru menjadi Kapolri," katanya. (Baca: Presiden Joko Widodo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com