Ingin Dana Rp 1,4 Miliar? Ini yang Harus Disiapkan Desa

Kompas.com - 08/01/2015, 18:00 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Senin (22/12/2014). KOMPAS.com/Abba GabrillinMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Senin (22/12/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pemerintah akan memberikan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk desa-desa di Indonesia. Namun, ada dua hal yang harus dipersiapkan desa jika ingin mendapatkan dana tersebut. Pertama, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes), dan kedua, rencana kerja pembangunan desa (RKPdes).

"Kalau tidak ada dua hal itu, dana desa tidak bisa keluar," ujar Marwan, di Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015).

Ia menjelaskan, kedua syarat itu harus disiapkan agar pemerintah mengetahui program pembangunan tiap desa sehingga penggunaan dana jelas. Batas akhir penyerahan RPJMdes dan RKPdes pada April 2015.

"Masih ada tiga bulan lagi ya untuk disiapkan. Nanti diserahkan melalui kabupaten," kata Marwan.

Lebih jauh, ia mengatakan, dana desa tersebut akan diberikan secara bertahap. Pada tahun ini, pemerintah, melalui APBN, telah meyiapkan dana sebesar Rp 19,1 triliun. Dana tersebut akan dibagi kepada seluruh desa di Indonesia. Pembagian tersebut akan disesuaikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jumlah penduduk dan lokasi.

"Jadi, tiap desa untuk tahun ini kurang lebih Rp 240 juta hingga Rp 270 juta. Dana tersebut akan terus diberikan secara bertahap hingga tiap desa memperoleh Rp 1,4 miliar. Di dalam Undang-Undang Desa, kucuran-kucuran uang itu dilakukan secara bertahap. Nanti diisi lewat APBN-P, APBN 2016 akan diisi lagi, sampai angka Rp 1,4 miliar," papar Marwan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X