Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Diplomasi untuk Lindungi Kedaulatan Wilayah Indonesia

Kompas.com - 08/01/2015, 16:16 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa diplomasi dan kebijakan politik luar negeri ke depannya akan diarahkan untuk melindungi kedaulatan wilayah Republik Indonesia.

"Dalam lima tahun ke depan, diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia," kata Menlu Retno dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2015 di Jakarta, Kamis (8/1/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, diplomasi Indonesia dalam pergaulan internasional harus didasari pada prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial masing-masing negara.

"Indonesia tidak akan membiarkan prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh pihak lain," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Retno, pihaknya akan lebih meningkatkan diplomasi perbatasan pada 2015, terutama untuk perbatasan maritim.

"Khusus untuk penyelesaian batas maritim, Indonesia telah menyusun 'roadmap' perundingan perbatasan. Pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan kehadirannya di wilayah perbatasan," kata dia.

Ia menyebutkan bahwa diplomasi perbatasan Indonesia sebenarnya telah meraih beberapa capaian, salah satunya kesepakatan tiga segmen perbatasan maritim baru dengan Singapura dan Filipina pada 2014.

Selanjutnya, beberapa upaya lain yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri, antara lain menyusun prosedur standar operasi (SOP) dan "rules of engagement" (aturan keterlibatan) bagi wilayah-wilayah maritim yang belum disepakati batas-batasnya.

Pada kesempatan itu, Menlu juga mengatakan, diplomasi yang dilakukan Kemlu akan diarahkan sejalan dengan visi-misi Presiden Joko Widodo, yaitu untuk merealisasi Trisakti.

"Presiden Joko Widodo dalam visi-misinya telah menegaskan tekad untuk merealisasi Trisakti untuk menjadikan Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," kata dia.

"Dengan politik bebas aktif, diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu," lanjut Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com