KPK Periksa Anggota Rombongan Haji Suryadharma

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota rombongan haji mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Richard Lessang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (7/1/2015), seperti dikutip Antara.

Richard Lessang diketahui menjadi salah satu anggota rombongan yang ikut beribadah haji bersama Suryadharma pada 2012 bersama 34 orang lainnya.

Selain Richard, KPK juga memeriksa pejabat di Kementerian Agama, yaitu M Noer Alya Fitra yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah III dan sebelumnya menjabat Kasubbag Pengelolaan Hasil Pengawasan Internal pada Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran, yaitu Badan Penyelenggara Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji. Padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantre selama bertahun-tahun.

Di dalam rombongan, selain Suryadharma, ada mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz dan mantan anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati, istri Suryadharma, Wardhatul Asriah, dan menantunya Rendhika Deniardy Harsono hingga total ada 35 orang dalam rombongan yang diangkut PT Al Amin Universal.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dari PPP menjadi tersangka berdasarkan sangkaan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.