Mendagri Usulkan Revisi Perpres untuk Tingkatkan Kualitas BNPP

Kompas.com - 27/12/2014, 05:53 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Indra AkuntonoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan masih diperlukan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Konsep ini sesuai dengan Nawa Cita yang dimiliki pemerintah yang dipimpin Joko Widodo. Selain itu, BNPP juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. (Baca: Mendagri Paparkan Alasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Perlu Dipertahankan)

Mendagri yang juga merupakan Kepala BNPP, memahami bahwa kinerja BNPP belum optimal. Selama empat tahun BNPP berdiri, Tjahjo mengaku kualitas sumber daya manusia di badan itu harus ditingkatkan sesuai kompetensi.

"SDM di BNPP masih sangat rendah. Karena BNPP dijadikan tempat pembuangan, dan perekutan tidak didasarkan  kompetensi selama 4 tahun ini," ungkap Tjahjo, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (26/12/2014) malam.

Kelemahan itu, menurutnya, terdapat dalam aspek manajerial. "Khususnya dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan perbatasan, yang tidak terdukung dengan otoritas yang memadai," tulis politisi PDI Perjuangan itu.

Karena itu Tjahjo menyebut perlu dilakukan pembenahan di dalam BNPP. Salah satunya dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.

"UU (Nomor 43 Tahun 2008) tidak perlu diubah dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 saja yang perlu direvisi dengan segera. Tanpa disadari, ada perintah UU Nomor 43 Tahun 2008 yang alot penyelesaiannya, yaitu membuat PP Pelaksanaan Kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang sudah 4 tahun belum berhasil dirumuskan pemerintahan lalu," ungkapnya.

Sedangkan, Tjahjo melanjutkan, implementasi dan alokasi anggaran 2015 yang ada ditempatkan pada 4 kementerian dan lembaga. Lalu secara periodik, perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, untuk dilaporkan kepada presiden mengenai perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, yang terdiri dari 187 kecamatan dari Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur.

"Tiap tahun harus ada perubahan signifikan. Rp 12 triliun itu anggaran 2015 yang cukup besar. Pemerintah bisa berbuat banyak dengan anggaran pusat sebesar itu untuk kawasan perbatasan, dengan kesejahteraan dan pembangunan yang terencana serius di wilayah Perbatasan kita," tuturnya.

     


Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X