Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkop UKM: Ada 80 Pejabat Eselon yang Akan Kehilangan Jabatan

Kompas.com - 26/12/2014, 19:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengakui, puluhan pegawai di lingkungan kementeriannya bakal kehilangan jabatan terkait rencana restrukturisasi organisasi Kementerian Koperasi dan UKM.

"Iya itu benar. Berdasarkan kajian dari tujuh kedeputian yang ada saat ini, akan direstrukturisasi menjadi hanya lima kedeputian saja dalam struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM," kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga di Jakarta, Jumat (26/12/2014).

Ia mendata, dari satu kedeputian saja, sebanyak 35-40 jabatan setingkat eselon bakal dihapuskan atau digabungkan. Dengan demikian, jika ada dua kedeputian yang digabungkan, maka akan ada 70-80 orang kehilangan jabatan.

Meski demikian, Menteri menegaskan bahwa upaya restrukturisasi organisasi tetap akan dilakukan sebagai salah satu upaya efisiensi dan peningkatan kinerja kementerian.

"Selama ini banyak yang tumpang tindih. Jadi, ini akan kita benahi ke depan," katanya.

Dua kedeputian yang akan digabungkan, kata dia, adalah Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha dengan Deputi Bidang Produksi, kemudian Deputi Bidang Pembiayaan dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

Pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Restrukturisasi Birokrasi untuk pelaksanaannya.

"Kita tinggal tunggu Menpan/RB, yang jelas mulai 2015 kita sudah harus 'berlari'," katanya.

Restrukturisasi tersebut diperkirakan mulai diterapkan paling lambat pada Februari 2014.

Puluhan pejabat eselon yang tidak lagi tertampung kemungkinan akan ditempatkan pada pos-pos baru, misalnya pada pos inspektorat sebagai auditor, juga sebagai tenaga-tenaga penyuluh yang sampai saat ini masih sangat diperlukan.

Di samping itu, ada beberapa pejabat yang pensiun mulai 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com