Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Penolakan Grasi, Said Aqil Sebut Bandar Narkoba Berbuat Kerusakan di Bumi

Kompas.com - 26/12/2014, 01:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj, memastikan akan mendukung sikap Presiden Joko Widodo untuk menolak permohonan grasi 64 terpidana mati kasus narkoba. Said Aqil menilai, sikapnya itu sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional NU pada 2003 silam.

Said Aqil mengibaratkan tindakan yang dilakukan para pengedar dan dan produsen narkoba tak jauh beda dengan aksi perusakan terhadap bumi. Menurut dia, barang haram yang mereka jual merupakan sesuatu yang dapat memusnahkan umat manusia.

"Kalau pengguna kan korban. Ini (yang ditolak) kalau produsen, bandar. Kalau orang yang bisnisnya narkoba, itu niatnya akan menghancurkan bangsa dan itu harus dibunuh (dihukum mati)," kata Said Aqil, saat memperingati haul kelima KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Kantor DPP PKB, Kamis (25/12/2014).

Dukungan senada, kata dia, juga akan diberikan apabila pemerintah hendak mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak kekerasan, seperti ISIS. Menurut dia, ISIS merupakan kelompok garis keras yang selalu mengatasnamakan agama.

"Ketika sedang melakukan kekerasan, maka bukan sedang mengamalkan ajaran agama," kata dia.

Haul Gus Dur tahun ini merupakan haul kelima yang diselenggarakan PKB paska wafatnya Gus dur pada 2009 lalu. Gus Dur yang pernah jadi Ketua Umum PBNU memang dikenal sebagai salah satu pendiri PKB, yang dibentuk sebagai penyalur aspirasi warga NU. 

Peringatan haul kelima ini bertempat di Kantor DPP PKB yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2014) malam. Selain kedua tokoh yang hadir, terlihat petinggi DPP PKB lainnya seperti Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com