Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar "Cooling Down" Dulu

Kompas.com - 24/12/2014, 11:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kedua kubu yang berseteru dalam internal Partai Golkar memilih untuk menjaga sikap setelah perundingan perdana yang berlangsung pada Selasa (23/12/2014) kemarin. Perundingan perdana kemarin dilakukan oleh para juru runding dari kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Hasilnya, tercapai kesepakatan terkait sejumlah hal.

Pasca-pertemuan, tak ada kegiatan ataupun aktivitas di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. 

"Hari ini enggak ada kegiatan, libur dulu. Cooling down dululah," kata Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, saat dihubungi, Rabu (24/12/2014).

Leo mengatakan, kubunya puas dengan hasil pertemuan perdana tersebut. Meski belum mencapai kesepakatan seutuhnya, terbuka peluang islah sebagai jalan penyelesaian konflik. Hal ini, menurut dia, memberikan harapan Golkar akan kembali bersatu.

"Pokoknya hari ini kita 'damai di bumi, damai pula di surga' dahulu," katanya.

Pada pertemuan kemarin, ada tiga hal yang telah disepakati kedua belah pihak, yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung serta pemilihan presiden langsung, terkait mekanisme pembenahan internal partai yang diharapkan lebih terbuka. Sementara itu, dua poin yang belum disepakati terkait posisi Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP) serta di pemerintahan.

Seperti diketahui, kubu Munas Jakarta menginginkan agar Golkar keluar dari KMP dan bergabung dengan pemerintah. Sementara itu, kubu Munas Bali ingin mempertahankan Golkar di KMP dan menjadi kekuatan penyeimbang.

"Soal teknis itu akan dilanjutkan dalam pembicaraan pada 8 Januari mendatang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com