Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8 Kepala Daerah serta Ketua DPRD Terancam Tidak Gajian Selama Enam Bulan

Kompas.com - 22/12/2014, 13:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak delapan kepala daerah serta ketua DPRD di Indonesia terancam tak mendapatkan gaji selama enam bulan sejak Januari 2015 mendatang. Hal itu terjadi lantaran terdapat delapan pemerintah provinsi yang tidak kunjung menyerahkan Rancangan APBD 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

"Sampai saat ini baru 26 provinsi yang sudah menyerahkan RAPBD. Yang terakhir Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan," ujar Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek di kantornya, Senin (22/12/2014).

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota DPRD tidak akan menerima antara lain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain-lain selama enam bulan.

Dari 26 pemerintah provinsi itu, lanjut Donny, sebanyak 21 pemerintah provinsi di antaranya telah rampung dievaluasi. Ke-21 pemprov itu juga telah diterbitkan keputusan Mendagri. Sisanya akan dikebut hingga tenggat akhir penyerahan RAPBD 2015, yakni 31 Desember 2014 yang akan datang.

Donny menengarai, ada dua penyebab kenapa RAPBD 2015 delapan pemprov tersebut tidak kunjung diserahkan. Pertama, lantaran ada alat kelengkapan dewan di DPRD yang belum terbentuk sehingga membuat pembahasan RAPBD ikut-ikutan molor. Kedua, ada tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif soal anggaran.

"Faktor yang kedua ini yang rada sulit. Itu kan benar-benar terjadi. Tidak bisa kita pungkiri," lanjut dia.

Berikut 26 pemerintah provinsi yang telah menyerahkan RAPBD 2015:

1. Lampung; menyerahkan RAPBD tanggal 12 Agustus 2014,

2. Nusa Tenggara Barat ; menyerahkan RAPBD tanggal 26 Agustus 2014,

3. Jambi ; menyerahkan RAPBD tanggal 27 Agustus 2014,

4. Sumatera Utara ; menyerahkan RAPBD tanggal 8 September 2014,

5. Kalimantan Selatan ; menyerahkan RAPBD tanggal 10 September 2014,

6. Riau ; menyerahkan RAPBD tanggal 10 September 2014,

7. Sumatera Selatan ; menyerahkan RAPBD tanggal 17 September 2014,

8. Kalimantan Timur ; menyerahkan RAPBD tanggal 15 September 2014,

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com