Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tak Pantas Jadi Ketua Partai Demokrat Lagi, Ini Alasan Gede Pasek

Kompas.com - 21/12/2014, 16:13 WIB
Kontributor Denpasar, Sri Lestari

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Gede Pasek Suardika, menilai Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal memimpin Partai Demokrat. Penilaian ini muncul karena beberapa hal, di antaranya perolehan kursi di DPR RI dan perolehan suara dalam pemilu lalu yang menurun.

“Hitungannya kan jelas, Kalau dari 108 kursi menjadi 61 kursi, berhasil atau tidak? 10 tahun kita punya presiden dan beberapa menteri serta anggota DPR RI tidak juga punya sekretariat, berhasil atau tidak? Kemudian di dalam mengelola partai, puluhan orang di-Plt (pelaksana tugas) tanpa sebab, berhasil atau tidak?” kata Gede Pasek Suardika saat diskusi dengan media, Denpasar, Minggu (21/12/2014).

Ada pula hal lain yang dikritisi oleh Pasek, yakni mengenai struktur partai, di mana SBY sekarang menjadi ketua umum, dan yang menjabat sekjen partai anaknya, Eddy Baskoro alias Ibas, dan Wakil Ketua Umum adalah iparnya. Lalu, yang memegang bendahara adalah sepupunya. Peta itu, menurut Pasek, menunjukkan ketidakberhasilan SBY dalam membangun partai yang sehat.

“Kalau saya agak kritis, ya jangan sewot. Karena itu adalah fakta. Silakan publik menilai,” tegas Pasek lagi.

Kompas.com lalu meminta penegasan apakah tanggapan kritis yang dipaparkannya ada keterkaitan dengan rencana Pasek yang akan maju menjadi calon ketua umum pada periode mendatang?

Senator DPD RI wilayah Bali ini lalu menjawab dengan diplomatis, “Saya ingin maju, berarti kita anggap beliau sudah tidak pantas berada di sana (jadi ketua umum) lagi."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com