Politisi Nasdem: Pemerintahan SBY Tak Cerdas, Pemerintahan Jokowi yang Menanggung

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak pihak yang menentang kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia justru sedang turun. Anggota Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai, hal itu semata bukan salah pemerintahan saat ini.

Menurut dia, kebijakan itu diambil akibat pemerintah sebelumnya tidak cerdas dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Pemerintah sebelumnya itu tidak cerdas. Subsidi BBM dulu itu tidak pernah dialihkan ke sektor-sektor riil sehingga membuat utang menumpuk. Akibatnya, pemerintah sekarang yang menanggungnya. Pemerintah dulu hidup dengan pembiayaan utang, tidak ada swasembada, misalnya pada pangan ataupun lainnya. Tidak ada sama sekali itu," kata Irma seusai diskusi dengan tema "Pengaruh Kenaikan BBM dan Kenaikan Upah Minimum Pekerja untuk Kesejahteraan Rakyat", di Auditorium DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (18/12/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Anggota Komisi IX itu mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK belum bisa dinilai lantaran baru bekerja dua bulan lebih.

"Ini kan baru satu bulan, belum bisa bekerja maksimal. Dengan APBN 2014, subsidi tinggi, sektor yang lain dilupakan. Lihat saja tak ada subsidi bibit, tidak ada subsidi pangan, ini kan pekerjaan rumah yang besar bagi Jokowi-JK yang harus diselesaikan," katanya.

Ia menambahkan, paradigma yang sekarang terjadi berbeda. Pemerintah Jokowi-JK tengah mengupayakan swasembada pangan, tidak ingin berutang banyak, dan ingin melunasi utang serta bunganya. (Baca: Jokowi: Tiga Tahun Belum Swasembada, Saya Ganti Menteri Pertanian)

"Langkah menteri saling berkoordinasi itu sudah tepat. Harus saling support. Saya lihat pemerintah hari ini berani demi menyelamatkan negara. Meningkatkan infrastruktur, semuanya untuk kepentingan rakyat," katanya. (Baca: Jusuf Kalla Targetkan Swasembada Padi, Gula, Jagung, dan Kedelai dalam Satu Tahun)

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengaku mengikuti perkembangan situasi di Tanah Air, termasuk soal gejolak ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah belakangan ini. Ia mengaku juga mengamati komentar publik, termasuk jajaran pemerintah terkait masalah ini.

Dalam pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat ini, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Terkait tudingan tersebut, SBY meminta kepada orang-orang yang bekerja dalam 10 tahun pemerintahannya untuk bersabar. Ia meminta mereka tidak ikut melontarkan tudingan. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah)