Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Parpol Tak Main Jegal Kalaupun Tak Satu Suara di Parlemen

Kompas.com - 16/12/2014, 06:23 WIB
Suhartono

Penulis

TARAKAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui suara partai politik di parlemen tak mesti harus sama untuk mengawasi pemerintah. Namun, juga jangan berniat menjegal setiap program pemerintah.

"Yang dibutuhkan pemerintah adalah pengawasan, check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi. Itu yang benar. Bukan menjegal," harap Presiden, dalam arahan sebelum membuka  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Wilayah Kalimantan, di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12/2014) malam.

Acara ini dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Pejabat Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan.

Jokowi lalu mengutip cerita dari Presiden China Xi Jin Ping saat dia berkunjung ke sana. Menurut Xi, tutur Jokowi, ada tiga syarat bagi sebuah pemerintahan untuk dinilai baik. "Pertama, partai politiknya harus bersatu. Kedua, punya visi dan rencana besar untuk sejahterahkan rakyatnya. Ketiga, bangun secepatnya infrastruktur dan jangan ditunda-tunda," paparnya.

Di Indonesia, lanjut Presiden, untuk syarat nomor dua dan tiga yang disebutkan Xi, yakni soal visi dan rencana besar serta percepatan pembangunan infrastruktur, masih bisa diupayakan. "Hanya yang pertama memang tidak mudah," tutur dia sembari tertawa.

"Menyatukan parpol memang tidak mudah di Indonesia. Namun, hemat saya, tidak mesti harus disatukan. Biar saja mengimbangi. Ada yang melaksanakan pembangunan, tetapi ada yang mengontrol. Sepanjang seperti itu tidak apa meski tak sesuai dengan pengalaman di Tiongkok, asal jangan menjegal saja," pintanya lagi.

Sejauh ini, kekuatan partai politik di parlemen memang terpolarisasi, antara partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com