Ingin Segera Swasembada Pangan, Wapres Perintahkan Penunjukan Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan perlunya penunjukan langsung untuk pengadaan bibit, pupuk, serta pembangunan irigasi tersier. Menurut Kalla, penunjukan langsung diperlukan untuk mempercepat proses pengadaan pupuk, bibit, dan pembangunan irigasi tersier demi tercapainya swasembada pangan.

Pemerintah menargetkan swasembada padi, gula, jagung, dan kedelai dalam waktu paling singkat satu tahun. Kalla menilai, swasembada pangan merupakan program yang mendesak untuk direalisasikan, mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang dilanda kemiskinan.

Untuk mencapai swasembada pangan tersebut, lanjut Kalla, beberapa hal diperlukan, antara lain penyemaian bibit yang benar dan tepat waktu, pemberian pupuk tepat waktu, pengairan yang direhabilitasi, dan tenaga penyuluh.

"Nah, ini pertanian harus tepat waktu. Telat seminggu, habis sudah, enggak bisa lagi. Bibitnya pun harus yang betul, bersertifikat. Karena itu, dalam hal ini, susah tender yang beginian, tidak perlu tender, harga ditentukan. Kalau tender, nanti butuh 45 hari. Pengalaman dua-tiga tahun terakhir ini, tender harganya jauh beda, dan di sinilah mafia-mafia korupsi dan tidak bersertifikat. Akhirnya, produksi padi dan jagung menurun," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (15/12/2014), saat memberikan pengarahan sebelum penandatanganan surat edaran bersama tentang upaya khusus mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai.

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen (Pol) Badrodin Haiti, serta Jaksa Agung HM Prasetyo. Ia menilai, penunjukan langsung untuk bibit, pupuk, dan pengadaan irigasi tersier diperbolehkan jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Bibit ini jelas kualitasnya, jelas harganya, jelas di mana mau ditanam. Karena itulah, sesuai perpres, ada empat hal yang boleh tidak di-tender, yaitu kalau keadaan darurat kayak bencana ini, kalau harganya di bawah Rp 200 juta, harga ditentukan pemerintah, dan kalau agen tender. Tinggal tunjuk langsung saja, dengan harga yang ditentukan," sambung Kalla.

Untuk bibit, pemerintah akan menentukan harganya setelah melalui perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), begitu juga dengan pembangunan irigasi tersier. Nantinya, menurut Kalla, Kementerian Pekerjaan Umum akan menentukan biaya pembangunan irigasi per kilometer.

"Tanpa pengairan, maka kita tidak makan. Akan tetapi, kalau satu blok pengairan itu ditender, maka akan enam bulan baru bisa diperbaiki. Karena itulah, dihibahkan saja sesuai peraturan ke menteri PU dan (menteri) perumahan rakyat. Nanti, menteri PU juga menentukan biayanya per kilometer, contohnya begitu. Dengan demikian, rakyat langsung melaksanakan saja," sambung Kalla.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, perlu keberanian dan ketetapan dari para kepala daerah untuk, petani, dan otoritas terkait lainnya dalam mencapai swasembada pangan terkait dengan pengadaan pupuk, bibit, dan irigasi tersier ini.

Tanda tangani surat edaran bersama

Untuk meyakinkan pihak lapangan bahwa penunjukan langsung ini diperbolehkan, pemerintah menandatangani surat edaran bersama yang ditandatangani Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Pemerintah diwakilkan Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan.

“Agar Kepolisian dan Kejaksaan di pusat sampai Kapolsek, sampai Kejari mengetahui bahwa ini tidak melanggar aturan, tidak melanggar udang-undang, tidak melanggar perpres. Sebenarnya tanpa surat edaran tidak apa-apa, tapi pengalaman kita di Indonesia orang lebih cepat dan berani itu kalau didukunng oleh penegak hukum. Untuk mencegah hal-hal yang mereka khawatirkan walaupun sebenarnya bapak polisi baru pelototin, dia sudah ketakutan,” papar Kalla.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan, penunjukkan langsung diperlukan untuk mempercepat produksi. Untuk program swasembada pangan, Kementan bakal menunjuk langsung PT Syang Hyang Seri, PT Pupuk, dan PT Pertani.

“Karena ini tanaman semusim, kita memburu waktu, tidak boleh terlambat. Satu hari sangat berharga bagi petani, maka langkah awal yang kami ambil untuk mengakselerasi seluruh faktor produksi ini adalah penunjukkan langsung, menunjuk PT Syang Hayang Seri, PT Pupuk, PT Pertani,” ujar Amran.