Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Pesawat BBJ 2, Garuda, dan RJ-85

Kompas.com - 13/12/2014, 16:50 WIB

Blusukan yang dilakukan Wapres Kalla selama ini tercatat karena untuk menggantikan kunker Presiden. Misalnya, saat membuka Sidang Raya PGI di Nias dan membuka ASEAN University Games. Pembukaan Perbankan Syariah di Surabaya dilakukan Kalla memang karena permintaan Islamic Development Bank. Semua kunker itu dilakukan menggunakan pesawat RJ-85.

Adapun blusukan yang khusus dilakukan Kalla untuk melihat kondisi pertanian, padi, gula, listrik, irigasi, dan infrastruktur lainnya, seperti meninjau waduk, optimalisasi PLTA, pembangunan pembangkit listrik, revitalisasi pabrik, dan proyek minyak dan gas bumi di tiga provinsi tersebut, dilakukan dengan menggunakan helikopter yang dikombinasikan dengan kendaraan dinas Wapres dan RJ-85.

Dengan helikopter, Kalla terbang dari Pangkalan Halim Perdanakusuma menuju Purwarkata, Subang, dan Indramayu, serta Batang dan Semarang. Esoknya, Kalla terbang lagi ke Grobogan, Sragen, dan Bojonegoro. Ia kemudian naik kereta api ke Surabaya. Menuju Malang, Kalla menggunakan jalan darat sebelum terbang ke Jakarta dengan RJ-85.

Dari blusukan itu, bukan Kalla jika tak punya ide segar menjalankan pemerintahannya. Kalau dulu bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan dan memopulerkan cara kerja ”lebih cepat lebih baik”, kini Kalla memopulerkan Program 110.

”Program 110 itu berarti, 100 ton per hari untuk produksi tebu oleh petani dan rendemen 10 persen gula dari proses pemerasan tebu oleh pabrik gula. Dengan program ini, kita harapkan tak hanya kesejahteraan petani tebu yang semakin baik, tetapi juga kemajuan pabrik-pabrik gula dan terjaganya pasokan dan daya beli masyarakat,” tuturnya. (Wahyu Haryo/Suhartono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com