Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesepuh Golkar Diminta "Turun Gunung" Paksa Kedua Kubu Gelar Munas Rekonsiliasi

Kompas.com - 11/12/2014, 17:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Sesepuh Partai Golkar yang benar-benar netral diminta segera "turun gunung" untuk memediasi kedua kubu dalam menyelesaikan konflik di tubuh Golkar. Pasalnya, perpecahan Golkar semakin merembet.

Hal itu disampaikan politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, kepada Kompas.com, Kamis (11/12/2014).

"Jika keduanya tidak mau juga dibujuk untuk islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan digelar munas rekonsiliasi. Itu jalan keluar yang bisa dilakukan," kata Hajriyanto.

Hajriyanto menambahkan, syarat terpenting munas rekonsiliasi adalah benar-benar imparsial. Kalau perlu, kata dia, kepanitiaan munas rekonsiliasi itu diisi tokoh-tokoh yang tidak mau lagi menjadi pengurus DPP Golkar hasil rekonsiliasi.

"Agar tidak ada konflik kepentingan," ujar Hajriyanto.

Hal itu diminta Hajriyanto lantaran perpecahan Golkar kini merembet ke Fraksi Golkar di DPR.

"Perpecahan antar-dua kubu dalam Partai Golkar yang semula masih sangat elitis kini mulai masif. Lihat saja sudah mulai masuk ke Fraksi Partai Golkar di DPR. Bayangkan jika fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai sudah mulai terbelah juga!" katanya.

Ia khawatir perpecahan tidak lama lagi merembet ke DPD I (provinsi) lalu DPD II (kabupaten/kota). Ia juga khawatir terhadap pembahasan di DPR seperti wacana penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi dan Perppu Pilkada.

Setelah merembet ke fraksi, ujarnya, akhirnya yang berlangsung adalah kuat-kuatan politik. Masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya secara de facto bahwa yang terpenting kubu mereka hadir di medan politik.

"Ini ciri dari telah terjadinya perpecahan. Semakin masif suatu perpecahan semakin kompleks dan rumit untuk direkonsiliasikan," ujar mantan Wakil Ketua MPR itu.

Ketua Umum Partai Golkar versi Muyawarah Nasional IX Jakarta, Agung Laksono, sebelumnya menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR dan Agun Gunandjar sebagai Ketua Fraksi Golkar di MPR.

Menurut Agung, dengan pergantian ini, Agus dan Agun dapat segera melaksanakan tugasnya di DPR dan MPR. (Baca: Agung Laksono Ganti Ketua Fraksi DPR dan MPR Pro Aburizal Bakrie)

Namun, pimpinan DPR tidak mengakui kubu Agung. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pimpinan DPR hanya mengakui susunan fraksi dari kubu Aburizal Bakrie. (Baca: Pimpinan DPR Tak Akui Fraksi Golkar Bentukan Agung Laksono)

Ketua Harian DPP Golkar kubu Aburizal, MS Hidayat, berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Ia sudah menemui Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas IX Jakarta, Yorris Raweyai, di kantor DPP Golkar. (Baca: Selesaikan Konflik Golkar, Agung Buka Ruang Pertemuan dengan Aburizal)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com